Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sumsel Hadiri Rakernis Bidkum Polda Sumsel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (04/06/2026). Kemenkum Sumsel diwakili oleh Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, Heriyono Tardjono, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Rakernis yang diikuti oleh jajaran Bidang Hukum Polda Sumsel dan Polres jajaran ini menjadi forum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman hukum, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi perkembangan regulasi dan dinamika penegakan hukum.

Kegiatan dibuka oleh Kabidkum Polda Sumsel, Sigit Adi Wuryanto, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel fungsi hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga menekankan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang semakin baik.

Pada kesempatan tersebut, Heriyono Tardjono menyampaikan materi berjudul “Konstruksi Hukum Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia.” Dalam paparannya, ia menjelaskan mengenai kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum, pilar hukum dalam pemeriksaan notaris, serta mekanisme pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum. Selain itu, turut dibahas pentingnya menjaga profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta terkait praktik pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta koordinasi yang semakin erat antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum di Sumatera Selatan.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem hukum yang kuat dan berkeadilan.

“Sinergi yang baik antarinstansi akan memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Melalui forum-forum seperti ini, kita dapat membangun pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan tugas di lapangan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.

Kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi serta kerja sama antara Kementerian Hukum dan Kepolisian dalam mendukung terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkualitas di Sumatera Selatan.