Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Koordinasi Terkait Peresmian Pos Bantuan Hukum oleh Menteri Hukum RI dengan Pj Sekda Prov. Kep. Babel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang akan dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026.

Koordinasi yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung dimulai pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Feri Afriyanto, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh. Selain itu, pejabat manajerial Kanwil Kemenkum Babel juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pembahasan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, yang dilanjutkan dengan sambutan positif dari Pj. Sekretaris Daerah yang menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung dan berkolaborasi dalam peresmian Pos Bantuan Hukum. Dukungan tersebut termasuk penyediaan tempat, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta penyediaan dukungan teknis yang dibutuhkan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, dalam kesempatan tersebut juga menekankan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan bagian penting dari upaya Kemenkum untuk memastikan setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi dan berharap Posbakum ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak hukum mereka dengan lebih mudah dan terjangkau,” ujar Rahmat Feri Pontoh.

Pos Bantuan Hukum sendiri diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, serta memperkuat peran Pos Bantuan Hukum sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum yang terjangkau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mendukung program ini demi tercapainya pelayanan hukum yang lebih baik dan lebih merata di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung peresmian Pos Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.