Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Partisipasi dalam Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkontribusi dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran anggota PPID dari bidang Kehumasan dan Teknologi Informasi (TI) Kanwil Kemenkum Sumsel.

Pembahasan yang melibatkan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum tersebut menjadi ruang untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap substansi rancangan regulasi, khususnya terkait penyelenggaraan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dalam pelaksanaannya, PPID Kanwil memiliki peran dalam menerima, mengelola, dan merespons permohonan informasi publik dari masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Standar layanan yang jelas diperlukan untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel”, kata Bulan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.

“Layanan informasi publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah,” ujar Maju.

Rancangan Peraturan Menteri Hukum tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan standar layanan informasi publik yang selaras dan dapat diterapkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui keterlibatan dalam pembahasan ini, Kemenkum Sumsel mendukung penguatan tata kelola PPID dan peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Legalitas Usaha di Bumi Bende Seguguk, Kemenkum Sumsel Gandeng Pemkab Pantau Layanan AHU

    Perkuat Legalitas Usaha di Bumi Bende Seguguk, Kemenkum Sumsel Gandeng Pemkab Pantau Layanan AHU

    • 0Komentar

    Komitmen memperluas akses kemudahan berusaha serta mendekatkan layanan administrasi hukum kepada masyarakat di daerah terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan. Melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum Sumsel melaksanakan pemantauan dan evaluasi langsung terhadap implementasi layanan AHU di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Senin (12/10). Pelaksanaan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Bersama Kanwil KemenHAM Babel Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban

    Kanwil Kemenkum Babel Bersama Kanwil KemenHAM Babel Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H, Kamis (28/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung tersebut menjadi wujud sinergi, kebersamaan, serta kepedulian sosial antara jajaran Kanwil Kemenkum dan Kanwil KemenHAM […]

  • Bangun Jalan Beton 350 Meter Pakai Dana Pribadi, Faisal Ibrahim Tuai Apresiasi

    Bangun Jalan Beton 350 Meter Pakai Dana Pribadi, Faisal Ibrahim Tuai Apresiasi

    • 0Komentar

    Sosok Faisal Ibrahim menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Bone setelah aksi nyatanya membangun jalan beton di kampung halamannya menuai apresiasi luas dari masyarakat. Pengusaha yang juga menjabat sebagai CEO PT Saudi Patria Wisata Travel itu membangun jalan beton sepanjang 350 meter di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale. Jalan tersebut kini menjadi akses utama menuju pondok tahfidz […]

  • 83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    • 0Komentar

    Pemerintah telah membentuk 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan Indonesia hingga September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan melalui Posbankum, perkara yang semula berpotensi berlanjut ke proses peradilan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat masyarakat. “Saya laporkan kepada Bapak Presiden adalah terbentuknya Posbankum, kurang lebih sekitar 83.960 Posbankum di […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah secara virtual, Rabu (7/10/2026). Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya penguatan kualitas […]

  • Perkuat Pelaksanaan Tusi, Karo SDM dan Irwil IV Berikan Penguatan kepada Pegawai Kemenkum Sumsel

    Perkuat Pelaksanaan Tusi, Karo SDM dan Irwil IV Berikan Penguatan kepada Pegawai Kemenkum Sumsel

    • 0Komentar

    Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto bersama Inspektur Wilayah IV Bambang Setiabudi, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) dalam rangka memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh pegawai, Rabu (3/6). Kehadiran Sunu Tedy Maranto dan Bambang Setiabudi disambut langsung Kepala […]

expand_less