Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Policy Talks “Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (09/06/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, JFT Analis Hukum, serta JFT Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Babel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Tinggi Madya tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi P3H Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum, Farah Annisa Harahap, S.I.P., serta JFT Analis Kebijakan se-Provinsi Jambi.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Dalam sambutannya, Jonson menyampaikan bahwa Policy Talks ini menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan, khususnya dalam mendukung pembangunan hukum daerah yang lebih terarah, tepat guna, dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi yang berbasis data, objektif, serta selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan kebutuhan daerah.

Materi pertama disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum, Farah Annisa Harahap, S.I.P. Dalam paparannya, Farah menjelaskan pentingnya policy brief sebagai dokumen singkat, jelas, dan praktis yang berfokus pada masalah, urgensi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, policy brief menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu pengambil keputusan bertindak cepat dan tepat. Dokumen tersebut harus disusun secara ringkas, berbasis data, mudah dipahami, serta mampu mengarahkan pembaca dari pemahaman masalah menuju solusi yang praktis dan dapat dilaksanakan.

Materi kedua disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, S.H., M.H. Ia membahas peran analis kebijakan dalam menerapkan siklus analisis kebijakan di wilayah, khususnya dalam mengubah permasalahan publik menjadi kebijakan yang efektif.

Dr. Arfa’i menyampaikan bahwa analis kebijakan berperan dalam memastikan proses kebijakan berjalan secara sistematis, berbasis bukti, partisipatif, dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Peran tersebut menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan hukum di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Babel untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam penyusunan analisis kebijakan.

“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Babel dapat semakin memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan yang berbasis data, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah,” ujar Johan.

Johan juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Menurutnya, setiap rekomendasi kebijakan harus disusun secara cermat agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang berkualitas bagi pengambilan keputusan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan, guna mendukung penyusunan kebijakan hukum yang lebih berkualitas, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.