Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talks Sumut, Bahas Penguatan Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief Sebagai Instrumen Strategis Kebijakan Sumatera Utara”, secara daring dari Ruang Teleconference Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan (25/5).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun dan jajaran Tim BSK Kanwil Kemenkum Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M.T. Silalahi, Dalam pemaparannya, para narasumber menegaskan pentingnya analisis kebijakan dan penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pengambilan kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Pendekatan kebijakan berbasis data dan kondisi riil di lapangan dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa kebijakan publik harus mampu menjembatani kepentingan publik (res publica) dan kepentingan privat (res priva) secara proporsional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas”, ujarnya.

Kegiatan berlangsung interaktif, yang membahas berbagai tantangan serta strategi penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Para peserta bertukar pandangan terkait implementasi analisis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur, khususnya di bidang analisis kebijakan. Menurutnya, kemampuan menyusun analisis kebijakan dan policy brief yang komprehensif menjadi faktor penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.

“kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman kapasitas analis kebijakan dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis analisis yang terukur dan akurat serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”, kata Kakanwil Maju Amintas Siburian.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Mekanisme Penilaian IRH 2027, Perkuat Kesiapan Data Dukung Pemerintah Daerah

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Mekanisme Penilaian IRH 2027, Perkuat Kesiapan Data Dukung Pemerintah Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Sosialisasi Mekanisme Penilaian dan Penyiapan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 bagi Tim Sekretariat Wilayah yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim Sekretariat Nasional IRH Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Tim Sekretariat Wilayah Penilaian IRH, […]

  • Presiden RI Resmikan 1.179 SPPG, Gubernur Sulsel Apresiasi Kontribusi Polri Bantu Ketahanan Pangan Rakyat

    Presiden RI Resmikan 1.179 SPPG, Gubernur Sulsel Apresiasi Kontribusi Polri Bantu Ketahanan Pangan Rakyat

    • 0Komentar

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kontribusi besar dalam membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan rakyat. Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat mengikuti virtual Launching dan Ground Breaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dipusatkan di Palmerah, […]

  • Menteri Hukum Harapkan Rencana Induk KI Nasional 2027–2036 Jadi Proyek Strategis Nasional

    Menteri Hukum Harapkan Rencana Induk KI Nasional 2027–2036 Jadi Proyek Strategis Nasional

    • 0Komentar

    Pemerintah menyusun Rencana Induk Kekayaan Intelektual (KI) Nasional Tahun 2027–2036 sebagai arah kebijakan nasional untuk membangun ekosistem KI Indonesia selama sepuluh tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan target lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat pembangunan kekayaan intelektual nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat membuka […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Dua Raperwali Palembang tentang RKPD Tahun 2026 dan 2027

    Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Dua Raperwali Palembang tentang RKPD Tahun 2026 dan 2027

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Palembang di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel (6/7). Dua rancangan yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan […]

  • Kadiv Pelayanan Hukum Dorong Penguatan Kinerja ASN Kemenkum Sumsel

    Kadiv Pelayanan Hukum Dorong Penguatan Kinerja ASN Kemenkum Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya kerja profesional dan berorientasi pelayanan melalui pelaksanaan apel pagi yang digelar di halaman kantor wilayah, Senin (11/5). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan disiplin, dan percepatan capaian kinerja seluruh jajaran. Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Diskusi Evaluasi Kebijakan Kerja Fleksibel

    Kemenkum Sumsel Ikuti Diskusi Evaluasi Kebijakan Kerja Fleksibel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Diskusi Publik Kajian Evaluasi Kebijakan Flexible Working Arrangements (FWA) di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting, di Ruang Teleconference Kakanwil (25/6). Kegiatan ini digelar sebagai upaya mengevaluasi implementasi kebijakan kerja fleksibel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih […]

expand_less