Kanwil Kemenkum Sumsel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH pada dua perguruan tinggi di Kota Palembang, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan Universitas Kader Bangsa (UKB), Rabu (2/9/2026). Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan keaktifan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka koordinasi terkait perkembangan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) produk hukum daerah, bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rabu (2/9/2026). Analis Hukum Ahli Muda Pemerintah Kota Palembang, Ferry Rama Yulius dan Moch Arridea Viri P, diterima langsung oleh […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap enam rancangan produk hukum Kabupaten Muara Enim, bertempat di Kanwil Kemenkum Sumsel (1/9). Kegiatan dihadiri jajaran perangkat daerah Kabupaten Muara Enim bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum […]

Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) menggelar Forum Pengaduan Pelayanan Publik bertajuk “PASTI Ada SOLUSI” Episode 14 yang berpusat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, memadukan pertemuan tatap muka dan sambungan virtual Zoom Meeting, guna membuka ruang dialog terbuka bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk menyampaikan […]

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menerima kunjungan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan, Regina Ariyanti, beserta jajaran. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah, Senin (31/8). Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah rencana pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum. Kali ini, edukasi hukum menyasar masyarakat Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, dengan mengangkat tema “Sengketa Tanah dan Gangguan terhadap Ketertiban Umum.” Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan Monitoring Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan pembuatan video […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) membuka Loket Layanan Pencetakan Sertifikat Apostille Fast-Track, Sabtu (29/8). Layanan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026 yang dilaksanakan untuk menghadirkan pelayanan hukum yang semakin cepat, mudah, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kepala […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 13 yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara virtual, Jumat (28/8). Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait berbagai layanan yang diselenggarakan Kementerian Hukum. […]

Keterbukaan ruang dialog antara pimpinan tertinggi dengan aparatur di tingkat wilayah kembali dihadirkan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Melalui forum berkala bertajuk Town Hall Meeting, sebanyak 144 orang pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkesempatan menyampaikan aspirasi serta pandangan secara langsung kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara virtual, Jumat (28/8). Kegiatan […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Sekretariat Wilayah (TSW) mengikuti Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom, Jumat (28/8). Rapat yang diselenggarakan Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Penilaian IRH 2026, tindak lanjut rekomendasi, […]