Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Buka Loket Apostille Fast-Track, Percepat Layanan Sertifikasi Dokumen untuk Keperluan Luar Negeri

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) membuka Loket Layanan Pencetakan Sertifikat Apostille Fast-Track, Sabtu (29/8).

Layanan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026 yang dilaksanakan untuk menghadirkan pelayanan hukum yang semakin cepat, mudah, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa pembukaan loket Apostille Fast-Track merupakan bentuk komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan Administrasi Hukum Umum.

“Melalui layanan Apostille Fast-Track ini, kami berupaya memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri. Kami berharap layanan ini dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Hukum,” ujar Maju Amintas.

Layanan Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat, cap atau segel resmi, serta nama, jabatan, dan instansi penerbit dokumen publik berdasarkan proses verifikasi. Dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan di luar negeri, khususnya pada negara yang telah menjadi anggota Konvensi Apostille.

Dalam pelaksanaannya, Apostille Fast-Track menjadi inovasi percepatan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan Sertifikat Apostille dalam waktu singkat. Jika pada layanan reguler proses verifikasi dapat memerlukan waktu paling lama tiga hari kerja, melalui mekanisme Fast-Track proses tersebut dipercepat sehingga dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Dengan demikian, Sertifikat Apostille dapat dicetak dan dilekatkan pada dokumen yang diajukan oleh pemohon pada hari yang sama setelah seluruh persyaratan dan proses verifikasi terpenuhi.

Pada pelaksanaan layanan di Kanwil Kemenkum Sumsel, terdapat dua orang masyarakat yang berkonsultasi mengenai layanan Apostille, yakni Bapak Nouval dan Ibu Bunga. Petugas memberikan penjelasan mengenai mekanisme, manfaat, serta tahapan pengajuan Sertifikat Apostille.

Untuk memperoleh Sertifikat Apostille, masyarakat terlebih dahulu dapat membuat akun melalui laman layanan.ahu.go.id, kemudian mengisi data dan mengikuti seluruh tahapan permohonan yang tersedia hingga Sertifikat Apostille diterbitkan.

Melalui penyelenggaraan Apostille Fast-Track, Kanwil Kemenkum Sumsel terus mendorong terwujudnya pelayanan Administrasi Hukum Umum yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungan Regional CEO BTN Sulawesi Maluku Papua ke Fajar Group, Bahas Kerjasama Hingga Nonton Bareng Piala Dunia

    Kunjungan Regional CEO BTN Sulawesi Maluku Papua ke Fajar Group, Bahas Kerjasama Hingga Nonton Bareng Piala Dunia

    • 0Komentar

    Regional CEO Bank BTN wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Romeo Daniel MVE, melakukan kunjungan kerja resmi ke kantor pusat Fajar Group, Graha Pena, pada pertemuan yang berlangsung di Lantai 19, belum lama ini. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang audiensi perkenalan pimpinan baru di lingkungan kantor wilayah Bank BTN tersebut. Rombongan Bank BTN disambut langsung oleh […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong Pelindungan KI di UIN Raden Fatah dan UMDP

    Kemenkum Sumsel Dorong Pelindungan KI di UIN Raden Fatah dan UMDP

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) bersama Tim Kerja Promosi dan Pemanfaatan Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dan sosialisasi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di UIN Raden Fatah Palembang dan Universitas Multi Data Palembang (UMDP). Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumsel Alkana Yudha, Rabu (20/5) mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja melalui Sosialisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan OKU Selatan

    Kemenkum Sumsel Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja melalui Sosialisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan OKU Selatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (12/10). Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Wedana Boutique Hotel tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten OKU Selatan, Carles Minarki, Asisten III Pemerintah Kabupaten OKU […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Morowali dan Dinas Pertanian Bahas Penguatan Perlindungan Pekerja Rentan Sektor Pertanian

    BPJS Ketenagakerjaan Morowali dan Dinas Pertanian Bahas Penguatan Perlindungan Pekerja Rentan Sektor Pertanian

    • 0Komentar

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Morowali bersama Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Morowali menggelar rapat pembahasan perlindungan pekerja rentan sektor pertanian sebagai upaya memperkuat sinergi dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (25/6) tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Morowali, Abdul Muttaqin Sonary, dan dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Morowali, Makmur, beserta […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan 1 Ranperda dan 3 Ranperkada Kabupaten Bangka Selatan

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan 1 Ranperda dan 3 Ranperkada Kabupaten Bangka Selatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 1 Rancangan Peraturan Daerah dan 3 Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (25/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung tersebut dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur, Selasa (13/10/2026), secara virtual melalui Zoom Meeting. Rancangan yang dibahas yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun […]

expand_less