Kanwil Kemenkum Babel Dukung Transformasi Regulasi Berbasis Bukti melalui Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Hukum di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (14/10/26).

Forum yang mengusung tema “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak” ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pembentukan regulasi nasional yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPHN, Min Usihen, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Turut mendampingi Johan Manurung, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail, sementara Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menekankan pentingnya penguatan seluruh tahapan pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kantor Wilayah didorong untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui koordinasi yang lebih optimal serta peningkatan kompetensi perancang.

Sementara itu, Kepala BPHN, Min Usihen, menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi regulasi berbasis bukti, partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem data dan informasi hukum yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.

Forum dilanjutkan dengan working session yang terbagi dalam enam kelompok kerja untuk merumuskan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum. Hasil pembahasan kemudian dihimpun oleh steering committee bersama fasilitator sebagai bahan perumusan langkah strategis pembangunan hukum nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan dukungannya terhadap transformasi tata kelola regulasi, khususnya dalam memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai pengawal kualitas produk hukum daerah.

“Transformasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat harmonisasi, meningkatkan kualitas perancang, serta mendorong pembentukan regulasi daerah yang berbasis bukti, adaptif, dan berdampak,” ujar Johan.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan semakin berperan aktif dalam mendukung Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem regulasi yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.