Naib Canselor UMK: Eko-Akunta-Nesia Relevan untuk Asia Tenggara

Peluncuran buku EKO-AKUNTA-NESIA: Teori, Konsep dan Konteks karya Muhammad Aras Prabowo bersama Meutia, Windu Mulyasari, dan Agus Sholikhan Yulianto mendapat perhatian luas dari kalangan akademisi Indonesia dan Malaysia. Buku yang diterbitkan oleh UNUSIA Press itu dinilai menghadirkan tawaran paradigma baru ekonomi dan akuntansi yang berakar pada keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan nilai-nilai kerakyatan Nusantara.

Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan, YBRS. PROF. Ir. Ts. Dr. ARHAM BIN ABDULLAH menegaskan bahwa gagasan Ekonesia dan Akuntanesia memiliki relevansi besar bagi kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut negara-negara ASEAN menghadapi problem yang serupa: ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan dominasi logika pasar yang sering mengabaikan dimensi sosial masyarakat.

“EKO-AKUNTA-NESIA bukan hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga penting bagi masa depan Asia Tenggara. Kawasan ini memerlukan model ekonomi dan akuntansi yang tidak semata mengejar pertumbuhan, melainkan juga menjaga solidaritas sosial, budaya lokal, dan keberlanjutan alam,” tulisnya.

Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang ditawarkan buku tersebut dapat menjadi alternatif penting di tengah krisis global dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap kapitalisme ekstrem.

Sementara itu, ekonom Indonesia Timur, Dr. Mukhtar A. Adam menilai karya tersebut sebagai bentuk “perlawanan epistemik” terhadap dominasi ekonomi neoliberal. Ia menegaskan, “Ekonesia menawarkan sintesis Nusantara yang merangkul kapital, substantif, dan kerakyatan. Pasar diposisikan sebagai ruang inovasi, negara sebagai pelindung, komunitas sebagai basis solidaritas, dan ekologi sebagai fondasi keberlanjutan.”

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh terus terjebak dalam logika pertumbuhan semata. “Ekonomi Indonesia tidak cukup dibaca dari grafik PDB, tetapi harus memotret solidaritas sosial dan keberlanjutan ekologi,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyebut buku ini sebagai “kontribusi pemikiran yang segar, kritis, sekaligus membumi.”

“EKO-AKUNTA-NESIA menghadirkan paradigma alternatif yang berusaha mengintegrasikan ekonomi kapital, ekonomi substantif, dan ekonomi kerakyatan dalam kerangka keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis,” tulisnya.

Di sisi lain, apresiasi juga datang dari berbagai akademisi nasional. Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D menyebut buku tersebut penting untuk meninjau kembali sistem ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan. “Relasi sosial, kontribusi komunitas, dan jejak ekologis seharusnya menjadi napas dalam praktik ekonomi kita,” ujarnya.

Prof. Iwan Triyuwono, S.E., Ak., C.A., M.Ec., Ph.D menilai buku itu bukan sekadar kajian akademik, melainkan “gugatan filosofis terhadap tirani ilmu pengetahuan yang terlalu Barat.” Ia menambahkan, “Buku ini adalah ajakan menemukan kembali jiwa praktik-praktik yang selama ini terperangkap dalam dogma asing.”

Sementara Dr. Munawar Muchlish, Ak., M.Si., CA., ACPA., ASEAN CPA menyebut EKO-AKUNTA-NESIA sebagai terobosan penting yang menggabungkan dimensi ekonomi, akuntansi, dan nilai-nilai kearifan lokal. “Karya ini bukan hanya bernilai akademik, tetapi juga memberi arah praksis bagi kebijakan publik dan tata kelola ekonomi bangsa,” katanya.

Penulis utama buku, Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak menegaskan bahwa karya tersebut lahir dari kegelisahan akademik terhadap dominasi paradigma ekonomi dan akuntansi yang terlalu positivistik. “Kami ingin menunjukkan bahwa ekonomi dan akuntansi bukan sekadar soal laba dan pertumbuhan, tetapi juga tentang manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan semesta,” ujarnya. 20/05/2026.

Ia berharap EKO-AKUNTA-NESIA dapat menjadi pemantik lahirnya paradigma ekonomi Asia Tenggara yang lebih kontekstual, humanis, dan berakar pada budaya lokal. “Asia Tenggara membutuhkan jalan pembangunan sendiri, bukan sekadar menjadi replika sistem ekonomi global yang sering kali gagal menghadirkan keadilan,” pungkasnya.