Breaking News
light_mode

Soroti Polemik Jet Pribadi Menag ke Takalar, LKBH Citra Bangsa: Itu Bukan Gratifikasi

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • print Cetak

Polemik penggunaan fasilitas jet pribadi dalam kunjungan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, ke Kabupaten Takalar pada Minggu (15/2/2026) masih menjadi perhatian publik. 

Namun di balik perdebatan tersebut, sejumlah pihak menekankan bahwa substansi utama dari kehadiran Menag adalah komitmennya dalam melayani umat tanpa membedakan latar belakang maupun fasilitas yang digunakan.

Kunjungan itu dilakukan untuk memenuhi undangan peresmian madrasah dan pondok pesantren. Undangan tersebut disebut bersifat personal dan tidak memiliki hubungan kerja resmi dengan Kementerian Agama. Kedekatan antara pihak pengundang dan Menag juga dijelaskan sebagai hubungan kekeluargaan.

Sebelumnya, Menag telah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci jenis transportasi yang disiapkan oleh panitia. Ia menegaskan tidak pernah meminta fasilitas tertentu untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Praktisi hukum LKBH Citra Bangsa, Dr. Rahmat turut memberikan penjelasan. Menurutnya, Prof. Nasaruddin Umar sejak lama dikenal sebagai sosok pendakwah yang tidak memilih-milih undangan maupun bagaimana sarana yang disiapkan. 

“Jauh sebelum jadi Menag, Prof. Nasaruddin Umar sudah sering dijemput dengan jet pribadi untuk ceramah dan juga dijemput dengan naik perahu oleh masyarakat. Beliau pelayan umat tanpa pandang bulu siapa yang mengundang, dan tidak kenal waktu, siang, hujan, malam,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Dr. Rahmat menilai bahwa fasilitas yang digunakan Menag bukanlah bentuk gratifikasi, melainkan murni bagian dari pelayanan umat dan hubungan personal yang telah terjalin lama.

“Apa bedanya dijemput pakai perahu dan fasilitas lainnya? Dijemput jet pribadi pak Menag (disebut) gratifikasi, dipastikan bukan,” lanjutnya.

Menurutnya, yang menjadi pokok perhatian seharusnya adalah konsistensi pelayanan kepada umat. “Masa sahabat atau keluarganya undang, tidak pergi? Padahal sebelumnya sudah biasa. Masa harus ganti naik onta, padahal sebelumnya naik VIP,” pungkasnya. (Emi)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fenomena Pak Ogah: Kebutuhan yang Dilegalkan atau Kepedulian yang Hilang?

    Fenomena Pak Ogah: Kebutuhan yang Dilegalkan atau Kepedulian yang Hilang?

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Benny Nurfin Yusuf, M.H. (Waketum MTI Bidang Ekosistem Tranaportasi Jalan) Klaten, 20 Mei 2026, Pendopo Klaten , :_ Tentu kita masih ingat dengan serial film boneka nasional “UNYIL” yang sangat digandrungi anak-anak era 1980-an. Salah satu sosok yang paling melekat di ingatan kolektif kita adalah “Pak Ogah”—karakter ikonis berjiwa malas yang sangat identik […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Pengawasan dan Sinkronisasi Data Fidusia di Belitung

    Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Pengawasan dan Sinkronisasi Data Fidusia di Belitung

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pengawasan dan sinkronisasi data jaminan fidusia pada sejumlah kantor notaris di Kabupaten Belitung, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akurasi, kesesuaian, dan validitas data layanan fidusia antara pelaporan di daerah dan data yang tercatat dalam sistem pusat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, […]

  • Perkuat Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kemenkum Sumsel Terima Koordinasi Pemkot Palembang

    Perkuat Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kemenkum Sumsel Terima Koordinasi Pemkot Palembang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima kunjungan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka koordinasi terkait perkembangan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) produk hukum daerah, bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rabu (2/9/2026). Analis Hukum Ahli Muda Pemerintah Kota Palembang, Ferry Rama Yulius dan Moch Arridea Viri P, diterima langsung oleh […]

  • Dukung Satgas PASTI Lindungi Masyarakat, Kemenkum Sumsel Ikuti Pembahasan Dugaan Keuangan Ilegal Koperasi

    Dukung Satgas PASTI Lindungi Masyarakat, Kemenkum Sumsel Ikuti Pembahasan Dugaan Keuangan Ilegal Koperasi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan melindungi hak-hak hukum masyarakat di daerah. Komitmen nyata tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Pertemuan Klarifikasi Lanjutan dan Pembahasan Koperasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong Posbankum Aktif Layani Masyarakat

    Kemenkum Sumsel Dorong Posbankum Aktif Layani Masyarakat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan penyuluhan hukum mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Gangguan terhadap Ketertiban Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kantor Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Rabu (7/10). Kegiatan dihadiri Camat Talang Kelapa Salinan, Sekretaris Camat Talang Kelapa Herlambang […]

  • Dorong Kebijakan Publik Berkualitas, Kemenkum Sumsel Aktif dalam Forum Policy Talk

    Dorong Kebijakan Publik Berkualitas, Kemenkum Sumsel Aktif dalam Forum Policy Talk

    • 0Komentar

    Dalam upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) bertema Reposisi Strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik, Selasa (28/04).Kegiatan ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan […]

expand_less