Breaking News
light_mode

Usai Dilantik Jadi Dirjen Pesantren, Basnang Said Perkuat Perencanaan Program dan Penganggaran

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
  • print Cetak

Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said, langsung bergerak memperkuat perencanaan program dan penganggaran setelah resmi dilantik oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, pada 15 September 2026.

Pelantikan Basnang Said sekaligus menandai mulai beroperasinya Direktorat Jenderal Pesantren sebagai satuan kerja baru setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Agama.

Basnang menegaskan, Ditjen Pesantren harus mampu memperlihatkan capaian yang nyata dan bermakna bagi pesantren dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

“Dalam 100 hari pertama, Direktorat Jenderal Pesantren harus mampu menunjukkan capaian yang bermakna bagi pesantren. Sebelum tahun 2027, capaian itu harus bisa kita tunjukkan kepada Menteri Agama,” ujar Basnang Said.

Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran. Penguatan Ditjen Pesantren harus bertumpu pada tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Penataan organisasi dan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam membangun fondasi kelembagaan Ditjen Pesantren sebagai unit baru di lingkungan Kementerian Agama.

“Ditjen Pesantren sudah resmi terbentuk. Tanggung jawab pelaksanaannya sekarang kita emban bersama,” kata Basnang yang juga menjabat Ketua Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia.

Sejumlah program strategis menjadi perhatian, di antaranya digitalisasi pesantren, peningkatan sanitasi, penguatan pemberdayaan masyarakat serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Basnang juga mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak hanya berorientasi pada kegiatan administratif. Setiap anggaran yang digunakan harus menghasilkan manfaat serta capaian yang jelas dan dapat diukur.

Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang

Basnang Said merupakan putra Sulawesi Selatan yang pernah menempuh pendidikan selama enam tahun di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo.

Pengalaman sebagai santri serta rekam jejak panjangnya dalam mengurus pendidikan pesantren menjadi modal penting dalam menjalankan amanah sebagai Dirjen Pesantren pertama Kementerian Agama RI.

Sebelum dilantik menjadi Dirjen Pesantren, Basnang Said dipercaya menjabat Direktur Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Berbagai program nasional telah dilaksanakan saat dirinya menjabat Direktur Pesantren. Salah satunya Musabaqah Qira’atil Kutub Internasional (MQKI) yang dipusatkan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan MQKI tersebut berlangsung sukses dan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Wajo serta Pondok Pesantren As’adiyah sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.

Keberhasilan kegiatan tersebut juga memperlihatkan kemampuan Basnang dalam membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pesantren, ulama, santri, dan masyarakat.

Kehadiran Basnang Said sebagai Dirjen Pesantren membawa harapan besar, khususnya bagi kalangan pesantren di Sulawesi Selatan. Kebijakan Ditjen Pesantren diharapkan semakin memperkuat pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan santri dan tenaga pendidik pesantren.

Keterangan foto:
Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said, memperkuat perencanaan program dan penganggaran setelah resmi dilantik sebagai Dirjen Pesantren.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkum: Dorong Kepastian Hukum Investasi, Mulai September 2026, 470 Layanan Kementerian Hukum Hanya Bisa Diakses Digital

    Menkum: Dorong Kepastian Hukum Investasi, Mulai September 2026, 470 Layanan Kementerian Hukum Hanya Bisa Diakses Digital

    • 0Komentar

    Kementerian Hukum RI memastikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum investasi bagi dunia usaha dengan transformasi digital yang dilakukan seluruh layanan yang dimiliki Kementrian Hukum. “Untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai September 2026, 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses digital, lebih mudah serta cepat” ungkap Menteri Hukum dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Kesiapan Perangkat Layanan Legalisasi Dokumen Publik bersama Ditjen AHU

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Kesiapan Perangkat Layanan Legalisasi Dokumen Publik bersama Ditjen AHU

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Tim Legalisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka perbaikan perangkat pencetakan layanan legalisasi dokumen publik, Rabu (17/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tersebut diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Tiga Rancangan Regulasi Kabupaten Bangka Barat

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Tiga Rancangan Regulasi Kabupaten Bangka Barat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah dan dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkum Babel tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, mewakili […]

  • Pemerintah Dorong Kepatuhan Perusahaan Daftarkan Pekerja dalam Program Jaminan Pensiun

    Pemerintah Dorong Kepatuhan Perusahaan Daftarkan Pekerja dalam Program Jaminan Pensiun

    • 0Komentar

    Pemerintah terus mendorong kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, khususnya melalui kepesertaan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Surat Edaran Wali Kota terkait kepesertaan Jaminan Pensiun bagi badan usaha yang digelar pada 9 Maret di Camel Cafe Makassar, Kota Makassar. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah […]

  • Sinergi Kemenkum dan Kesbangpol se-Sumsel: Harmonisasi Prosedur Verifikasi Dokumen Partai Politik

    Sinergi Kemenkum dan Kesbangpol se-Sumsel: Harmonisasi Prosedur Verifikasi Dokumen Partai Politik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Direktorat Tata Negara Ditjen AHU memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan legalitas partai politik di wilayah Sumatera Selatan berjalan sesuai regulasi. Pertemuan strategis dengan menghadirkan seluruh Kepala Badan Kesbangpol dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatandilaksanakan di Ruang Rapat Kesbangpol Provinsi Sumsel (7/4). Kegiatan ini menjadi wadah penyamaan persepsi mengenai […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Sosialisasi Pedoman Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah secara virtual, Rabu (7/10/2026). Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya penguatan kualitas […]

expand_less