Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel dan UIGM Jalin Kerja Sama, Sosialisasikan Layanan AHU

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperluas diseminasi informasi layanan administrasi hukum kepada masyarakat dan kalangan akademisi. Kali ini, Senin (8/6), Kanwil Kemenkum Sumsel menggelar Sosialisasi Layanan Apostille dan pendaftaran Perseroan Perorangan di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, menyampaikan bahwa layanan AHU terus bertransformasi untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan akses layanan yang lebih cepat kepada masyarakat.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat. Kami berharap civitas akademika dapat memahami dan memanfaatkan layanan AHU secara optimal,” ujar Gunawan.

Dalam sesi materi, Riyan Citra Utami dan Purna Yudha Rujito selaku narasumber dari Kemenkum Sumsel memaparkan layanan pendaftaran Perseroan Perorangan, Apostille, dan legalisasi dokumen. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai manfaat Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta tata cara pendaftarannya melalui sistem elektronik. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme layanan Apostille dan legalisasi dokumen yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penggunaan dokumen untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas internasional.

Wakil Rektor III Universitas Indo Global Mandiri, Tien Yustini, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi hukum.

Di akhir kegiatan, sebagai bentuk penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Indo Global Mandiri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Berdampak.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Depan 35 Negara, Indonesia Serukan Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lintas Negara yang Lebih Transparan

    Di Depan 35 Negara, Indonesia Serukan Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lintas Negara yang Lebih Transparan

    • 0Komentar

    Pemerintah Indonesia mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, pencipta, pelaku industri, dan pakar untuk membahas tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital. Forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 di Bali dengan membahas tiga persoalan utama, yakni transparansi, […]

  • DJKI dan Rospatent Teken MoU, Karya Inovator Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Rusia

    DJKI dan Rospatent Teken MoU, Karya Inovator Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Rusia

    • 0Komentar

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan otoritas kekayaan intelektual Federasi Rusia, Rospatent. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi inovator dan pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar Rusia. Direktur Jenderal KI, […]

  • Dugaan Emas Ilegal Asal Papua Beredar di Samarinda, APH Diminta Telusuri Aktor di Balik Rantai Pasok

    Dugaan Emas Ilegal Asal Papua Beredar di Samarinda, APH Diminta Telusuri Aktor di Balik Rantai Pasok

    • 0Komentar

    Dugaan aliran emas asal Papua ke pasar perdagangan di Samarinda mendapat sorotan. Aparat penegak hukum (APH) didesak menelusuri seluruh rantai perdagangan, mulai dari asal emas, proses perolehan, perizinan, hingga pihak yang membeli dan menjualnya. Desakan tersebut muncul agar penanganan dugaan perdagangan emas ilegal tidak berhenti pada pemeriksaan barang atau pembeli. Sebaliknya, aparat perlu menelusuri pihak […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Bahas Arah Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda Kawasan Tanpa Rokok Bersama Pemerintah Daerah

    Kanwil Kemenkum Babel Bahas Arah Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda Kawasan Tanpa Rokok Bersama Pemerintah Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan secara hybrid Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, Kesimpulan dan Arah Rekomendasi dengan Pemerintah Daerah Tahap I terkait Kawasan Tanpa Rokok, Senin (29/06/2026). Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid, Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, serta masyarakat pengguna […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Penguatan Pelindungan Indikasi Geografis

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Penguatan Pelindungan Indikasi Geografis

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara hybrid, Kamis (8/10/2026). Kegiatan mengangkat tema “Penguatan Layanan Pelindungan Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Daerah di Sumatera Barat” sebagai forum untuk menghimpun perspektif pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam […]

expand_less