Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara hybrid, Jumat (3/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, serta masyarakat pengguna layanan Kementerian Hukum dari berbagai daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta; para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum; Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama Kementerian Hukum; serta masyarakat dan pengguna layanan.

Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bangbang; Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” merupakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, masukan, serta berbagai permasalahan terkait layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Forum tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung, baik secara tatap muka di lokasi kegiatan maupun melalui Zoom Meeting, sehingga partisipasi publik dapat menjangkau berbagai wilayah.

Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat ditanggapi secara langsung oleh Menteri Hukum bersama pejabat dan direktur terkait sesuai dengan bidang permasalahan masing-masing. Tanggapan yang diberikan diarahkan untuk memberikan kejelasan informasi, kepastian tindak lanjut, serta solusi yang dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Adapun sejumlah permasalahan yang disampaikan dalam forum tersebut di antaranya berkaitan dengan layanan kenotariatan, Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta layanan Kekayaan Intelektual. Salah satu pengaduan yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah dugaan pembajakan buku yang diperjualbelikan secara ilegal.

Selain menerima pengaduan dari masyarakat, forum ini juga menjadi wadah untuk menampung masukan dari internal Kementerian Hukum. Berbagai persoalan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi unit terkait dalam memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 5 merupakan wadah penting dalam memperkuat komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.

“Forum ini menjadi bukti bahwa Kementerian Hukum hadir untuk mendengar langsung kebutuhan dan kendala masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel siap menindaklanjuti arahan pimpinan serta terus memperkuat kualitas layanan publik agar masyarakat memperoleh kepastian, kemudahan, dan solusi atas setiap kebutuhan layanan hukum,” ujar Johan.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana layanan, tetapi juga melalui peningkatan sikap responsif aparatur dalam menjawab setiap pengaduan masyarakat. Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai bahan perbaikan untuk menghadirkan layanan yang semakin baik.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung agenda Kementerian Hukum dalam membangun kepercayaan publik. Pelayanan yang cepat, terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada solusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang semakin berkualitas.