Breaking News
light_mode

Kakanwil Kemenkum Babel Dampingi Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas pada Seminar Kebangsaan Dies Natalis UBB ke-20

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
  • print Cetak

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dalam kegiatan Seminar Kebangsaan dalam rangka Dies Natalis Universitas Bangka Belitung (UBB) ke-20, Minggu (24/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang BBK Universitas Bangka Belitung tersebut diselenggarakan oleh BEM KM UBB dengan mengangkat tema “Pengaruh Tata Kelola Sumber Daya Alam terhadap Pendidikan di Bangka Belitung: Antara Politik dan Bisnis.”

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Wakil Menteri Koordinator, Randy Bagasyudha; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina; Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Prabandono Hadiwidjojo; Wakil Rektor I Universitas Bangka Belitung, Prof. Devi Varliani; serta Perwakilan Kanwil Kemenham Babel, Syamsudin.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Otto Hasibuan menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada sektor timah, perkebunan, dan kelautan. Namun demikian, potensi tersebut masih menyisakan paradoks karena kekayaan alam yang besar belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Ia menjelaskan, ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal dan pertambangan turut memengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat sebagian penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah, bahkan anak usia sekolah yang memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Selain itu, Prof. Otto juga menyoroti adanya persoalan eksploitasi anak dalam aktivitas pertambangan informal. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan ketenagakerjaan.

Prof. Otto menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam semata. Pembangunan Bangka Belitung perlu diarahkan menuju ekonomi berbasis inovasi, hilirisasi, dan keberlanjutan, dengan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mengajak pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perlu dioptimalkan untuk mendukung sektor pendidikan serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa seminar kebangsaan tersebut menjadi ruang refleksi penting bagi seluruh pihak dalam melihat hubungan antara tata kelola sumber daya alam, pembangunan manusia, dan masa depan pendidikan di Bangka Belitung.

“Pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan daerah. Kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola secara berkelanjutan dan diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Johan.

Johan menambahkan, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Bangka Belitung ke depan. Karena itu, perguruan tinggi perlu terus menjadi pusat gagasan, inovasi, dan kontrol sosial dalam mendorong tata kelola pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui forum akademik seperti ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, tetapi juga pada kualitas pendidikan, karakter, dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi perubahan,” lanjutnya.

Forum tersebut menjadi momentum refleksi bersama bahwa masa depan Bangka Belitung perlu dibangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kakanwil Kemenkum Babel Dampingi Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas pada Seminar Kebangsaan Dies Natalis UBB ke-20

Pangkal Pinang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mendampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dalam kegiatan Seminar Kebangsaan dalam rangka Dies Natalis Universitas Bangka Belitung (UBB) ke-20, Minggu (24/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang BBK Universitas Bangka Belitung tersebut diselenggarakan oleh BEM KM UBB dengan mengangkat tema “Pengaruh Tata Kelola Sumber Daya Alam terhadap Pendidikan di Bangka Belitung: Antara Politik dan Bisnis.”

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Wakil Menteri Koordinator, Randy Bagasyudha; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina; Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Prabandono Hadiwidjojo; Wakil Rektor I Universitas Bangka Belitung, Prof. Devi Varliani; serta Perwakilan Kanwil Kemenham Babel, Syamsudin.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Otto Hasibuan menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada sektor timah, perkebunan, dan kelautan. Namun demikian, potensi tersebut masih menyisakan paradoks karena kekayaan alam yang besar belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Ia menjelaskan, ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal dan pertambangan turut memengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat sebagian penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah, bahkan anak usia sekolah yang memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Selain itu, Prof. Otto juga menyoroti adanya persoalan eksploitasi anak dalam aktivitas pertambangan informal. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan ketenagakerjaan.

Prof. Otto menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam semata. Pembangunan Bangka Belitung perlu diarahkan menuju ekonomi berbasis inovasi, hilirisasi, dan keberlanjutan, dengan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mengajak pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perlu dioptimalkan untuk mendukung sektor pendidikan serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa seminar kebangsaan tersebut menjadi ruang refleksi penting bagi seluruh pihak dalam melihat hubungan antara tata kelola sumber daya alam, pembangunan manusia, dan masa depan pendidikan di Bangka Belitung.

“Pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan daerah. Kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola secara berkelanjutan dan diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Johan.

Johan menambahkan, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Bangka Belitung ke depan. Karena itu, perguruan tinggi perlu terus menjadi pusat gagasan, inovasi, dan kontrol sosial dalam mendorong tata kelola pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui forum akademik seperti ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, tetapi juga pada kualitas pendidikan, karakter, dan kemampuan generasi muda dalam menghadapi perubahan,” lanjutnya.

Forum tersebut menjadi momentum refleksi bersama bahwa masa depan Bangka Belitung perlu dibangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Koordinasi Terkait Peresmian Pos Bantuan Hukum oleh Menteri Hukum RI dengan Pj Sekda Prov. Kep. Babel

    Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Koordinasi Terkait Peresmian Pos Bantuan Hukum oleh Menteri Hukum RI dengan Pj Sekda Prov. Kep. Babel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait rencana kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang akan dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026. Koordinasi yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung dimulai pukul […]

  • Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

    Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya pembinaan dan harmonisasi pembentukan regulasi daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 21 April 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Hadir dalam […]

  • Tingkatkan Daya Saing UMKM, Kanwil Kemenkum Sumsel Serahkan Sertifikat Merek ETAWA PROKIDS

    Tingkatkan Daya Saing UMKM, Kanwil Kemenkum Sumsel Serahkan Sertifikat Merek ETAWA PROKIDS

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyerahkan Sertifikat Merek Dagang ETAWA PROKIDS kepada Widiastuti, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Rabu (22/7/2026). Penyerahan sertifikat berlangsung di Ruang Pelayanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Sertifikat Merek ETAWA PROKIDS tersebut terdaftar pada kelas barang 29. Proses pengajuan permohonan hingga diterbitkannya sertifikat membutuhkan […]

  • Purwaceng Dieng, Warisan Lokal Bernilai Ekonomi

    Purwaceng Dieng, Warisan Lokal Bernilai Ekonomi

    • 0Komentar

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong penguatan potensi purwaceng sebagai produk khas Dieng melalui pelindungan indikasi geografis. Tanaman herbal yang tumbuh di dataran tinggi tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Dieng dalam membudidayakan dan memanfaatkan tanaman yang tumbuh di lingkungan mereka. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual […]

  • Perkuat Profesionalisme Aparatur, Kemenkum Sumsel Lantik PPNS dan Pejabat Non Manajerial

    Perkuat Profesionalisme Aparatur, Kemenkum Sumsel Lantik PPNS dan Pejabat Non Manajerial

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Non Manajerial. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (25/6). […]

  • Rapat Internal Pengelolaan Anggaran Kantor Wilayah Kemenkum Babel: Fokus pada Efisiensi dan Akuntabilitas

    Rapat Internal Pengelolaan Anggaran Kantor Wilayah Kemenkum Babel: Fokus pada Efisiensi dan Akuntabilitas

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, memimpin rapat internal terkait pengelolaan dan realisasi anggaran pada Rabu, 6 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, […]

expand_less