Breaking News
light_mode

Alasan Demokrat Belum Putuskan Dukung Prabowo 2 Periode

  • account_circle Jim Geovedi
  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • print Cetak

Partai Demokrat belum memutuskan mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia hingga dua periode. Alasannya, Demokrat belum membicarakan di tingkat internal soal pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029.

“Kalau soal itu belum didiskusikan di (internal) Demokrat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi Dede kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dede Yusuf tak mempersoalkan manuver Golkar, PAN, maupun PKB, yang mengambil start terlebih dahulu menyatakan dukungan kepada Prabowo selama dua periode.

Menurutnya, setiap partai memiliki hak menentukan arah politik masing-masing. Demokrat menghargai keputusan tersebut.

Dede menambahkan meski belum mendeklarasikan dukungan kembali kepada Prabowo untuk Pilpres 2029, Demokrat memastikan akan terus mendukung pemerintah hingga Pilpres 2029.

Menurutnya, hal tersebut merupakan titah dari Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Mandat dari ketua umum, adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti,” kata dia.

  • Penulis: Jim Geovedi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

    Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang pada dalam rangka mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di bidang Kekayaan Intelektual (KI) serta pembaruan kerja sama kelembagaan (6/5). Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, didampingi Kepala Bidang Pelayanan KI, Yenni, disambut langsung oleh Kepala Biro […]

  • Menteri Hukum Harapkan Rencana Induk KI Nasional 2027–2036 Jadi Proyek Strategis Nasional

    Menteri Hukum Harapkan Rencana Induk KI Nasional 2027–2036 Jadi Proyek Strategis Nasional

    • 0Komentar

    Pemerintah menyusun Rencana Induk Kekayaan Intelektual (KI) Nasional Tahun 2027–2036 sebagai arah kebijakan nasional untuk membangun ekosistem KI Indonesia selama sepuluh tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan target lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat pembangunan kekayaan intelektual nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, saat membuka […]

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Tiga Notaris Pengganti Guna Jamin Layanan Kenotariatan

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Lantik Tiga Notaris Pengganti Guna Jamin Layanan Kenotariatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan notaris pengganti bertempat di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Rabu (29/04). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik tiga notaris pengganti, diantaranya Dolly Lukita Simanjuntak selaku Notaris Pengganti dari wilayah Kabupaten Banyuasin, M Ihsan […]

  • Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka

    Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat sinergi pembentukan regulasi daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati (Ranperkada) Kabupaten Bangka yang dilaksanakan di Balai Pengayoman Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Edukasi UMKM Kerajinan Soal Perlindungan KI Wastra Palembang

    Kanwil Kemenkum Sumsel Edukasi UMKM Kerajinan Soal Perlindungan KI Wastra Palembang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus berkomitmen menjaga integritas produk lokal dan melindungi hak-hak para pelaku usaha di Bumi Sriwijaya. Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Edukasi KI yang menyasar sejumlah pusat perbelanjaan perorangan dan butik ternama di Kota Palembang (15/4). Langkah jemput bola ini dilakukan sebagai upaya preventif […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    Kanwil Kemenkum Sumsel Tinjau OBH Terakreditasi di Kota Palembang, Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum pada Pemberi Bantuan Hukum (PBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kota Palembang (28/07). Kegiatan pengawasan dilaksanakan di dua lokasi, yakni YLBHI LBH Palembang dan Polis Abdi Hukum STIHPADA. Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kanwil Kemenkum […]

expand_less