Breaking News
light_mode

Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan, Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan Notaris melalui Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Johan Manurung, Senin (28/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) M. Bangbang, anggota Majelis Pengawas Notaris, serta Tim Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Notaris perlu dilakukan secara optimal melalui kolaborasi dan penyamaan persepsi antarunsur pengawas.

“Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berkelanjutan. Sinergi antara MPW, MPD, dan Kantor Wilayah menjadi kunci agar fungsi pengawasan berjalan efektif serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris,” ujar Johan Manurung.

Johan menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan atau dugaan pelanggaran, tetapi juga harus diperkuat melalui langkah-langkah preventif berupa pembinaan kepada Notaris.

“Pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan ketika terjadi permasalahan, tetapi juga melalui pembinaan sejak awal. Notaris perlu terus didorong untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan, menjaga administrasi, protokol Notaris, serta memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan jabatannya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas pentingnya penyamaan persepsi antara MPW dan MPD dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, serta tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan Notaris dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengawasan Notaris melalui koordinasi yang solid, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung terciptanya pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Apel Pagi dan Tekankan Pelayanan Prima di Tengah Rehabilitasi Kantor

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Apel Pagi dan Tekankan Pelayanan Prima di Tengah Rehabilitasi Kantor

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan apel pagi rutin di halaman Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Senin (7/9/2026). Kegiatan menjadi sarana penguatan disiplin, koordinasi, serta komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apel pagi dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB dan dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan 3 (Tiga) Ranperbup Kabupaten Bangka Tengah

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan 3 (Tiga) Ranperbup Kabupaten Bangka Tengah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap tiga (3) Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (14/04/2026). Rapat ini bertujuan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperbup tentang: Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala […]

  • Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

    Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

    • 0Komentar

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional. “KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman […]

  • Penghargaan Tanpa Batas atas Sebuah Dedikasi

    Penghargaan Tanpa Batas atas Sebuah Dedikasi

    • 0Komentar

    Oleh: Prof. (H.C.) Dr. H. Andi Abdul Hamzah, Lc., M.Ag. Dalam perspektif akademik dan pengabdian kepada masyarakat, keberhasilan seseorang tidak semata-mata diukur dari tingginya capaian pribadi. Ukuran yang jauh lebih bermakna adalah sejauh mana keberadaan seseorang mampu menghadirkan manfaat, membuka jalan bagi orang lain, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan umat dan bangsa. Dalam konteks […]

  • Segera Terapkan Manajemen Talenta, Penempatan Jabatan di Kemenag Berbasis Kompetensi

    Segera Terapkan Manajemen Talenta, Penempatan Jabatan di Kemenag Berbasis Kompetensi

    • 0Komentar

    Kementerian Agama menerapkan manajemen talenta sebagai fondasi sistem merit yang lebih transparan, objektif, dan inklusif. Langkah ini diharapkan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk perempuan, untuk berkembang menjadi pemimpin yang kompeten berdasarkan kapasitas dan kinerja. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan […]

  • Menkum: Indonesia Tidak Akan Mengemis, Kami Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi

    Menkum: Indonesia Tidak Akan Mengemis, Kami Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi

    • 0Komentar

    Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya akan perjuangan hak hak royalti bagi pelaku Industri Kreatif Indonesia, dalam pertemuan Global Forum on Intellectual Property (GFIP) pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura, Rabu (26/8). Dalam pidatonya, Supratman menegaskan bahwa Indonesia tidak datang untuk mengemis royalti “Kami tidak datang untuk mengemis, tapi kami […]

expand_less