Breaking News
light_mode

Menkum: Indonesia Tidak Akan Mengemis, Kami Hanya Butuh Keadilan dan Transparansi

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • print Cetak

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya akan perjuangan hak hak royalti bagi pelaku Industri Kreatif Indonesia, dalam pertemuan Global Forum on Intellectual Property (GFIP) pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura, Rabu (26/8).

Dalam pidatonya, Supratman menegaskan bahwa Indonesia tidak datang untuk mengemis royalti “Kami tidak datang untuk mengemis, tapi kami butuh keadilan dan transparansi” katanya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia telah mengajukan Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment padaforum Standing Committee on Copyright and Related Rights(SCCR) WIPO.

“Isu royalti digital bukan hanya persoalan hukum kekayaan intelektual, tetapi bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ekonomi kreatif yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila para pencipta memperoleh penghargaan dan imbalan yang layak atas karya mereka,” tegas Menkum. Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengakan ASEAN Plus China dan Korea untuk bersama sama berjuang agar transparansi dan keadilan dalam royalti bisa terwujud.

Forum tingkat tinggi di Singapura tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Menteri Hukum merangkap Menteri Kedua Urusan Dalam Negeri Singapura Edwin Tong, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng, Menteri Industri, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan InovasiKamboja Hem Vanndy, Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang, serta pimpinanIntellectual Property Office of Singapore (IPOS).

Komitmen pembaruan regulasi dan penguatan ekosistem KI ini juga terus digaungkan melalui sinergi dengan media massa, termasuk dalam konteks ASEAN Journalism. Selain dalam bidang musik, Indonesia juga sedang memperjuangkan royalti bagi karya jurnalistik. Kolaborasi aktif dengan insan pers di tingkat regional diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi, meningkatkan kesadaranpublik terhadap perlindungan KI, serta memperkuat posisiIndonesia dalam tata kelola kekayaan intelektual di kawasanAsia Tenggara.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Hukum menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi erat dengan Singapura, negara-negara anggota ASEAN, WIPO, serta seluruh mitrainternasional guna menjadikan ASEAN dan Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia berbasis kekayaan intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan bahwa Kanwil Kemenkum Babel mendukung penuh sikap Menteri Hukum yang menempatkan keadilan dan transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum.

Johan juga menambahkan semangat tersebut menjadi komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Survei 79,9 Persen, Istana: Kinerja Prabowo Tak Kejar Polling

    Soal Survei 79,9 Persen, Istana: Kinerja Prabowo Tak Kejar Polling

    • 0Komentar

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9%. Prasetyo menegaskan, capaian survei bukanlah tujuan utama pemerintah. Fokus Istana saat ini adalah mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Asta Cita yang diyakini mampu mengurangi beban dan persoalan masyarakat. “Setiap ada hasil survei, […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasi Empat Raperbup OKU Timur, Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    Kemenkum Sumsel Harmonisasi Empat Raperbup OKU Timur, Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Harmonisasi melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), bertempat di Kantor Wilayah kementerian Hukum Sumatera Selatan (16/9). Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta di Lahat

    Kanwil Kemenkum Sumsel Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta di Lahat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Tim Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan klarifikasi dan koordinasi awal atas laporan pengaduan dugaan pelanggaran Hak Cipta yang tercatat di DJKI, bertempat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat (7/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diajukan oleh Wiratama […]

  • Wakil Rektor IV UMI Narasumber Seminar Komunikasi dan Dakwah KPI FAI UMI

    Wakil Rektor IV UMI Narasumber Seminar Komunikasi dan Dakwah KPI FAI UMI

    • 0Komentar

    Wakil Rektor IV Universitas Muslim Indonesia, Dr. KH. Muhammad Ishaq Samad, MA tampil sebagai narasumber dalam Seminar Komunikasi dan Dakwah pada kegiatan KOPIS.FEST yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran Komunikasi dan Penyiaran Islam di Era Digital: Edukasi, Advokasi, Kreativitas dan Literasi Media”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Fakultas Agama Islam UMI, Selasa, 19 Mei 2026. Dalam […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Pelepasan Mudik Bersama Idul Fitri 1447 H, Siap Sambut Peserta Tujuan Palembang

    Kemenkum Sumsel Ikuti Pelepasan Mudik Bersama Idul Fitri 1447 H, Siap Sambut Peserta Tujuan Palembang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel (12/3). Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika […]

  • Kemenkum Latih Aparatur Tangani Tindak Pidana Terhadap Kelompok Rentan

    Kemenkum Latih Aparatur Tangani Tindak Pidana Terhadap Kelompok Rentan

    • 0Komentar

    Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memberikan pelatihan teknis bagi aparatur penegak hukum (APH), petugas penanganan, pemberi bantuan hukum, dan paralegal agar dapat mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru dalam menangani tindak pidana yang menimpa kelompok rentan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelatihan ini akan mengintegrasikan KUHP dan KUHAP baru dengan tiga tindak pidana terkait, yaitu […]

expand_less