Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Entry Meeting Evaluasi AKIP 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran terkait. Entry Meeting ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Inspektur Wilayah V Nomor ITJ.5-PW.02.01-52 dalam rangka memulai rangkaian penilaian berkala kinerja tahunan. Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat mempersiapkan dokumen, data dukung, serta instrumen evaluasi secara tertib dan akuntabel.

Kegiatan ini diikuti oleh Pelaksana Tugas Inspektur Wilayah V, Budi, Tim Penjaminan Kualitas Inspektorat Wilayah V, Titut Sulistyaningsih, serta Tim Evaluator Inspektorat Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta dan Makassar, serta para Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran Divisi Administrasi yang masuk dalam wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah V. Adapun wilayah tersebut meliputi Kanwil Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Kanwil Kemenkum Babel, hadir Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar. Kegiatan juga diikuti oleh Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan Margaret Sari, Analis Anggaran Ahli Pertama Juning Diastuti, Penata Kelola Pemerintahan Andri Prabowo, Pranata Komputer Ertiandi Dwi Cahyadi, serta peserta MagangHub Kemnaker.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2026 mengacu pada beberapa regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, serta Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-5.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Hukum. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kesesuaian penggunaan anggaran berbasis kinerja pada seluruh satuan kerja. Melalui evaluasi tersebut, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat berjalan semakin terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja kementerian. Dengan demikian, proses evaluasi AKIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam paparan teknis yang disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat Wilayah V, dijelaskan bahwa rangkaian evaluasi diawali dengan tahapan self-assessment atau penilaian mandiri oleh objek evaluasi. Penilaian mandiri tersebut dilakukan menggunakan kertas kerja yang terintegrasi pada aplikasi E-Performance.

Dalam mekanismenya, Kantor Wilayah bertindak sebagai pembina yang melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja divisi serta Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah rentang kendalinya. Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP Inspektorat Jenderal untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran awal mengenai kualitas implementasi AKIP di tingkat satuan kerja.Komponen krusial dalam evaluasi AKIP Tahun 2026 dititikberatkan pada uji validitas data capaian kinerja serta keselarasan antara perencanaan strategis dengan realisasi anggaran di lapangan. APIP memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri agar potret akuntabilitas kinerja dapat diperoleh secara objektif.

Evaluasi juga diarahkan untuk melihat sejauh mana indikator kinerja, target, realisasi, dan penggunaan anggaran telah tersusun secara logis dan saling mendukung. Selain itu, kualitas data dukung menjadi perhatian utama agar setiap capaian yang dilaporkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya evaluasi ini, satuan kerja diharapkan mampu memperbaiki kelemahan, mempertahankan praktik baik, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi AKIP Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum Babel untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola kinerja yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, AKIP merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola benar-benar berorientasi pada hasil. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran harus memahami pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Evaluasi AKIP menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kinerja organisasi harus dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk menyiapkan data dukung secara lengkap, valid, dan tepat waktu.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa Evaluasi AKIP menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan secara selaras. Menurutnya, seluruh data dukung harus disiapkan secara valid, tertib, dan akuntabel agar mampu menggambarkan capaian kinerja organisasi secara objektif. Evaluasi AKIP ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat kualitas tata kelola kinerja, terutama dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Komitmen bersama dari seluruh satuan kerja dinilai penting untuk mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum secara nasional. Kanwil Kemenkum Babel menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Melalui Entry Meeting ini, diharapkan pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2026 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan hasil yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Kementerian Hukum.