Breaking News
light_mode

Mentan Amran Pastikan Stok Pangan Surplus Jelang Ramadan dan Idul Fitri

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • print Cetak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman dan surplus menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Probo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Dalam keterangannya, Amran menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap ketersediaan bahan pangan pokok untuk dua bulan ke depan.

“Jadi gini, tadi pertama disampaikan adalah stok pangan menghadapi bulan suci Ramadan. Semua stok kita dua bulan ke depan surplus, lebih dari cukup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari sembilan bahan pokok utama, sebagian besar telah berada dalam kondisi swasembada. Bahkan beberapa komoditas tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor.

“Ada sembilan bahan pokok kita, itu adalah swasembada dan ekspor minyak goreng, beras, bawang merah, dan seterusnya kemudian yang impor juga cukup. Jadi ada 11-12 bahan pokok cukup sampai, lebih dari cukup sampai Idulfitri. Aman lah, bawang merah sama cabai rawit,” jelasnya.

Menurut Amran, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang menunjukkan capaian positif. Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga melakukan ekspor.

“Bawang merah kan kita swasembada, bahkan kita ekspor kalau tidak salah, 2025 ekspor kurang lebih 1.000 ton. Jadi kita sudah swasembada,” tegasnya.

Selain komoditas yang diproduksi di dalam negeri, pemerintah juga memastikan bahan pangan yang masih mengandalkan impor tetap dalam kondisi aman. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 11 hingga 12 bahan pokok dengan stok yang dinilai cukup hingga Idul Fitri.

Amran menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada ketersediaan barang, melainkan pada penguatan rantai pasok serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. 

Karena itu, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengawasan harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) guna memastikan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan dan Lebaran.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Peringati Harkitnas ke-118, Teguhkan Komitmen Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

    Kanwil Kemenkum Babel Peringati Harkitnas ke-118, Teguhkan Komitmen Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama KemenHAM Babel melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/5/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, selaku Inspektur Upacara. Adapun Perwira Upacara yaitu Adi Riyanto, Kabid Pelayanan KI Kanwil […]

  • Kejagung Ungkap Dampak Sistemik Kasus Ekspor CPO, Negara Rugi Rp 14 T

    Kejagung Ungkap Dampak Sistemik Kasus Ekspor CPO, Negara Rugi Rp 14 T

    • 0Komentar

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kasus penyimpangan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menimbulkan dampak sistemik. Penyidik terus mengusut dugaan korupsi ekspor CPO dan limbah minyak sawit atau palm oil mill effluent (POME) periode 2022-2024. Kejagung menduga ada upaya meloloskan ekspor CPO memanfaatkan klasifikasi yang tidak sesuai. Tujuannya diduga untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari domestic market […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perdalam Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pascaberlakunya KUHP Nasional

    Kanwil Kemenkum Babel Perdalam Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pascaberlakunya KUHP Nasional

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana”, Jumat (24/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Barat

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Barat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kembali menyelenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bangka Barat, Senin (15/6/2026). Rapat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Babel tersebut membahas dua Ranperbup Kabupaten Bangka Barat, yaitu Ranperbup tentang Pakaian Daerah Bangka Barat dan Ranperbup tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kegiatan […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Dalami Fenomena Distribusi II dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    Kanwil Kemenkum Babel Dalami Fenomena Distribusi II dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan Episode ke-16 dengan tema “Fenomena Distribusi II dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (9/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Kepala […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Dua Ranperda Disetujui Menjadi Perda

    Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Dua Ranperda Disetujui Menjadi Perda

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/06/2026). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung […]

expand_less