Breaking News
light_mode

Ketua Umum APPMBGI Serahkan SK Kepengurusan DPD I Provinsi Kalimantan Timur

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • print Cetak

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) kembali memperkuat struktur organisasi nasional melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Tingkat I (DPD I) Provinsi Kalimantan Timur.

Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., IPU., ASEAN Eng., di Jakarta kepada Adam Dusti Bhakti selaku Ketua DPD I APPMBGI Provinsi Kalimantan Timur.

Penyerahan SK ini merupakan bagian dari langkah strategis APPMBGI dalam memastikan penguatan organisasi di tingkat provinsi berjalan secara terstruktur, profesional, dan selaras dengan arah kebijakan nasional organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APPMBGI menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekosistem Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi pertumbuhan wilayah, potensi ekonomi, maupun kebutuhan penguatan rantai pasok dan pengelolaan dapur yang terstandarisasi.

“DPD I Kalimantan Timur diharapkan menjadi motor penggerak organisasi di wilayahnya, mampu membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengakselerasi implementasi Program Makanan Bergizi Gratis secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Dr. Abdul Rivai Ras.

Dengan diterbitkan dan diserahkannya Surat Keputusan tersebut, kepengurusan DPD I APPMBGI Provinsi Kalimantan Timur secara resmi mulai menjalankan mandat organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi APPMBGI.

APPMBGI terus menegaskan komitmennya untuk memperluas dan memperkuat jaringan organisasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem Makanan Bergizi Gratis yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meski Padat Agenda, Menag RI Tetap Prioritaskan Pesantren As’adiyah

    Meski Padat Agenda, Menag RI Tetap Prioritaskan Pesantren As’adiyah

    • 0Komentar

    Kepedulian terhadap kesejahteraan santri menjadi perhatian utama Ketua Umum Pondok Pesantren As’adiyah, AG. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, saat melakukan kunjungan kerja pada Selasa (11/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Anre Gurutta meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang digunakan santri dalam aktivitas sehari-hari. Peninjauan dilakukan mulai dari ruang belajar hingga fasilitas pendukung kehidupan santri […]

  • Evaluasi Pengelolaan JDIH 2025, Kanwil Kemenkum Babel Dorong Inovasi Layanan Hukum

    Evaluasi Pengelolaan JDIH 2025, Kanwil Kemenkum Babel Dorong Inovasi Layanan Hukum

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan menjadi tindak lanjut atas hasil Penilaian JDIH Nasional. Evaluasi ini juga menjadi ruang penguatan koordinasi antara BPHN, Kanwil Kemenkum Babel, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, […]

  • Kejagung Ungkap Dampak Sistemik Kasus Ekspor CPO, Negara Rugi Rp 14 T

    Kejagung Ungkap Dampak Sistemik Kasus Ekspor CPO, Negara Rugi Rp 14 T

    • 0Komentar

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kasus penyimpangan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menimbulkan dampak sistemik. Penyidik terus mengusut dugaan korupsi ekspor CPO dan limbah minyak sawit atau palm oil mill effluent (POME) periode 2022-2024. Kejagung menduga ada upaya meloloskan ekspor CPO memanfaatkan klasifikasi yang tidak sesuai. Tujuannya diduga untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari domestic market […]

  • Sinergi Kemenkum dan Kesbangpol se-Sumsel: Harmonisasi Prosedur Verifikasi Dokumen Partai Politik

    Sinergi Kemenkum dan Kesbangpol se-Sumsel: Harmonisasi Prosedur Verifikasi Dokumen Partai Politik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Direktorat Tata Negara Ditjen AHU memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan legalitas partai politik di wilayah Sumatera Selatan berjalan sesuai regulasi. Pertemuan strategis dengan menghadirkan seluruh Kepala Badan Kesbangpol dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatandilaksanakan di Ruang Rapat Kesbangpol Provinsi Sumsel (7/4). Kegiatan ini menjadi wadah penyamaan persepsi mengenai […]

  • Angkat Kekayaan Lokal Pangkalpinang, Kanwil Kemenkum Babel Gali Potensi IG Kerajinan Tudung Saji

    Angkat Kekayaan Lokal Pangkalpinang, Kanwil Kemenkum Babel Gali Potensi IG Kerajinan Tudung Saji

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pelindungan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam rangka menggali potensi Indikasi Geografis Kerajinan Tudung Saji. Kerajinan Tudung Saji merupakan salah satu kerajinan yang memiliki nilai budaya dan mencerminkan keterampilan masyarakat setempat. Keberadaannya sebagai bagian […]

  • KPK Ungkap Bupati Cilacap Diduga Palak Dinas untuk THR sejak 2025

    KPK Ungkap Bupati Cilacap Diduga Palak Dinas untuk THR sejak 2025

    • 0Komentar

    KPK membongkar dugaan praktik pemerasan ke tiap perangkat daerah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Cilacap yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. KPK menduga praktik pemerasan itu dilakukan sejak 2025. “Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur […]

expand_less