Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Perkuat Responsivitas Layanan Lewat Forum Pengaduan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 7 yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Jumat (17/07).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili oleh Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bulan Mahardika Subekti, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, beserta jajaran terkait.

Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ini menjadi wadah dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terhadap penyelenggaraan layanan hukum. Melalui forum ini, setiap pengaduan dibahas bersama unit kerja terkait guna memastikan penyelesaian yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan sesi penyampaian pengaduan dan diskusi yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Forum ini juga memperkuat budaya pelayanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Setiap masukan, keluhan, dan aspirasi masyarakat merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk terus menyempurnakan kualitas layanan. Melalui Forum ‘PASTI ADA SOLUSI’, kami ingin memastikan setiap pengaduan ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian penyelesaian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum terus meningkat,” ujar Maju.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong seluruh unit pelayanan untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek prosedur, kecepatan layanan, maupun kualitas komunikasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan semangat tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga terus memperkuat budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi petugas layanan, optimalisasi kanal pengaduan, serta penguatan koordinasi antarbidang dalam menindaklanjuti setiap aduan secara tuntas. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum PASTI ADA SOLUSI Episode 15 Edisi Kuala Lumpur, Perkuat Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi WNI di Malaysia

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Forum PASTI ADA SOLUSI Episode 15 Edisi Kuala Lumpur, Perkuat Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi WNI di Malaysia

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 15 Edisi Kuala Lumpur yang menjadi wadah dialog dan penyelesaian pengaduan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia, Jumat (4/9/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas; Menteri […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Tiga Rancangan Regulasi Kabupaten Bangka Barat

    Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Tiga Rancangan Regulasi Kabupaten Bangka Barat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah dan dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkum Babel tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, mewakili […]

  • Kemenkum Sumsel Optimalisasi Layanan Posbankum melalui Sosialisasi Daring

    Kemenkum Sumsel Optimalisasi Layanan Posbankum melalui Sosialisasi Daring

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum melaksanakan sosialisasi pengoptimalan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan secara daring melalui Zoom kepada masyarakat dan pengelola Posbankum di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin (6/10). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelola Posbankum mengenai peran serta fungsi Posbankum dalam memberikan akses […]

  • Capaian Kinerja Triwulan I Pembentukan Regulasi dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Raih Nilai Sangat Baik

    Capaian Kinerja Triwulan I Pembentukan Regulasi dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Raih Nilai Sangat Baik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah menyampaikan pelaporan kinerja Triwulan I pembentukan regulasi dan pembinaan hukum di wilayah Tahun 2026, Minggu (03/05/2026). Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung tidak hanya […]

  • Bukan Sekadar Kunjungan! Andi Amar Pastikan Kebutuhan Pokok Murah Benar-Benar Sampai ke Masyarakat

    Bukan Sekadar Kunjungan! Andi Amar Pastikan Kebutuhan Pokok Murah Benar-Benar Sampai ke Masyarakat

    • 0Komentar

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengunjungi kegiatan Pasar Pangan Murah yang digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Andi Amar melihat langsung aktivitas masyarakat yang memanfaatkan program pasar pangan […]

  • DJKI Sosialisasikan Kebijakan Pencatatan Lagu Nol Rupiah Kepada Musisi

    DJKI Sosialisasikan Kebijakan Pencatatan Lagu Nol Rupiah Kepada Musisi

    • 0Komentar

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyosialisasikan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan ciptaan lagu dan musik kepada para musisi dan pelaku industri musik di Gedung DJKI, Jakarta, 24 Juli 2026. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak pencipta mencatatkan karya sekaligus memperkuat tata kelola data lagu nasional. […]

expand_less