Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Literasi Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan Akademisi

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
  • print Cetak

Melanjutkan kegiatan Penguatan Branding di Wilayah melalui Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menggelar edukasi KI, Kamis (18/6). Jika hari pertama didominasi oleh unsur kepala daerah dan jajaran instansi, kegiatan ini difokuskan pada peserta dari kalangan akademisi serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan.

Bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, forum edukatif ini mengupas tuntas tiga pilar penting Kekayaan Intelektual (KI), yakni Hak Cipta, Merek, dan Indikasi Geografis. Jalannya pemaparan materi dan diskusi interaktif dipandu secara lugas oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sumsel, Yulkhaidir, yang bertindak sebagai moderator.

Sesi materi pertama menghadirkan Idris Yushardy, Arsiparis Muda pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam paparannya, beliau mengulas secara mendalam mengenai pentingnya perlindungan Hak Cipta bagi para kreator dan pelaku industri kreatif, terutama di tengah pesatnya digitalisasi saat ini agar karya-karya orisinal tidak mudah diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Materi kedua yang tidak kalah strategis dibawakan oleh Idris, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI. Ia mengupas tuntas mengenai potensi besar Indikasi Geografis (IG) sebagai instrumen untuk mengangkat reputasi dan nilai jual produk khas daerah Sumatera Selatan yang berbasis pada faktor geografis dan alam. Perlindungan IG dinilai menjadi kunci penting bagi komoditas lokal agar memiliki daya saing yang kompetitif secara global, sejalan dengan visi hilirisasi produk lokal.

Tak hanya dari level pusat, perspektif daerah juga dihadirkan melalui narasumber ketiga, Oom Komalasari dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan. Beliau memaparkan mengenai peran vital pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan, pelestarian, serta fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Sumsel guna menstimulus pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis komoditas lokal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian mebambahkan bahwa akademisi dan pelaku UMKM merupakan aktor penting dalam pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah.
“Melalui sinergi materi yang komprehensif ini, para pelaku UMKM dan akademisi diharapkan dapat menjadi agen diseminasi yang aktif dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual”, ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sumsel dalam mendorong perlindungan hukum sekaligus optimalisasi nilai ekonomi atas seluruh potensi kreativitas dan inovasi di wilayah Sumatera Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • DJKI Musnahkan 567 Barang Bukti Pelanggaran Merek Lacoste Bernilai Hampir Rp1 Miliar

    DJKI Musnahkan 567 Barang Bukti Pelanggaran Merek Lacoste Bernilai Hampir Rp1 Miliar

    • 0Komentar

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan perkara pelanggaran merek Lacoste dengan estimasi nilai ekonomi mencapai hampir satu miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut daripenyelesaian perkara pelanggaran merek yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI dan menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual […]

  • KADIN: Perkuat Kolaborasi Antar Saudagar untuk Pertumbuhan Ekonomi

    KADIN: Perkuat Kolaborasi Antar Saudagar untuk Pertumbuhan Ekonomi

    • 0Komentar

    KKSS kembali menggelar PSBM ke 26 dengan tema “saudagar tangguh, ekonomi tumbuh” tentu bukan pertemuan dan silaturahmi biasa yang hanya hadir untuk saling tegur sapa. KKSS dibawah kepemimpinan DR H Andi Amran Sulaiman yang memiliki kemapuan serta prestasi luar bisa dalam bidang pangan menjadi modal yang sangat besar bagi kemajuan KKSS ujar Satriya Madjid wakil […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Penguatan Pelindungan Indikasi Geografis

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Penguatan Pelindungan Indikasi Geografis

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara hybrid, Kamis (8/10/2026). Kegiatan mengangkat tema “Penguatan Layanan Pelindungan Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Daerah di Sumatera Barat” sebagai forum untuk menghimpun perspektif pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam […]

  • 1.868 Peserta Lulus SMM Tes UIN Alauddin 2026, Registrasi Dimulai 2 Agustus

    1.868 Peserta Lulus SMM Tes UIN Alauddin 2026, Registrasi Dimulai 2 Agustus

    • 0Komentar

    Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menetapkan sebanyak 1.868 peserta lolos Seleksi Masuk Mandiri (SMM) Tes Tahun Akademik 2026/2027. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 2.185 peserta yang mengikuti ujian. Para calon mahasiswa yang dinyatakan lulus selanjutnya diwajibkan mengikuti proses registrasi ulang mulai 2 hingga 11 Agustus 2026. Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasi Raperda dan Raperbup Muara Enim

    Kemenkum Sumsel Harmonisasi Raperda dan Raperbup Muara Enim

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Muara Enim bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi, Jumat […]

  • Bangun Kolaborasi Akademik dan Hukum, Kemenkum Sumsel Tandatangani PKS dengan 24 Perguruan Tinggi

    Bangun Kolaborasi Akademik dan Hukum, Kemenkum Sumsel Tandatangani PKS dengan 24 Perguruan Tinggi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 24 perguruan tinggi di Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat sinergi pengembangan pendidikan, penelitian, dan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademik, Selasa (12/05). Kegiatan “Whats Up Campus Calls Out Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Perguruan Tinggi Serentak” tersebut digelar secara […]

expand_less