Kanwil Kemenkum Babel Terima Koordinasi Setda Bangka Barat terkait Pengelolaan JDIH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka koordinasi dan konsultasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Senin (15/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tersebut diterima oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Muhamat Ariyanto. Hadir dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Analis Hukum, Ferdy Agustian, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Destineni Anggraini, Penyuluh Hukum, Mutiara Sari, serta Penata Layanan Administrasi, Esse.

Koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pengelolaan JDIH pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Dalam pertemuan tersebut, Bagian Hukum Setda Bangka Barat menyampaikan beberapa hal terkait teknis pengelolaan JDIH, termasuk pelibatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dalam Tim Pengelola JDIH daerah.

Selain itu, turut dibahas kendala teknis dalam proses penginputan metadata pada laman JDIH, khususnya terkait akses login yang mengalami permasalahan. Kendala tersebut menjadi perhatian karena penginputan metadata merupakan bagian penting dalam memastikan dokumen hukum daerah dapat terdokumentasi dan diakses secara baik oleh masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan bahwa JFT Penyuluh Hukum dapat diberdayakan sebagai bagian dari Tim Pengelola JDIH daerah, sepanjang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengelolaan. Hal tersebut juga menjadi salah satu solusi bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Terkait kendala login pada laman JDIH, Kanwil Kemenkum Babel menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berkoordinasi langsung dengan Tim IT Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memperoleh pembaruan akses berupa user dan password baru.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

“JDIH memiliki peran strategis dalam memastikan produk hukum daerah dapat terdokumentasi, tertata, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung pemerintah daerah dalam penguatan pengelolaan JDIH agar layanan informasi hukum semakin optimal,” ujar Johan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat berjalan lebih efektif, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun teknis penginputan dokumen hukum pada laman JDIH.