Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Babel Peringati Harkitnas ke-118, Teguhkan Komitmen Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama KemenHAM Babel melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, selaku Inspektur Upacara. Adapun Perwira Upacara yaitu Adi Riyanto, Kabid Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Babel, dan Komandan Upacara Akbar Aidul Poetra, ASDMA Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan ini turut dihadiri Kakanwil Kementerian HAM Babel Suherman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Fery Pontoh, para pegawai JFT dan JFU Kanwil Kemenkum Babel, pegawai Kanwil KemenHAM Babel, PPNPM, serta mahasiswa magang.

Dalam amanatnya, Johan Manurung membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 yang mengangkat tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga, melindungi, dan menyiapkan generasi penerus bangsa sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, mandiri, dan berdaya saing.

Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal kesadaran berbangsa. Semangat kebangkitan tersebut dimaknai sebagai perubahan pola perjuangan bangsa dari perjuangan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan terorganisasi.

Dalam konteks saat ini, kebangkitan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan teritorial, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, generasi muda sebagai tunas bangsa perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko dan tantangan di ruang digital.

Pemerintah menegaskan pentingnya literasi digital, etika bermedia, serta perlindungan anak dalam ekosistem digital yang sehat dan aman. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang digital.

Selain itu, pembangunan kualitas manusia juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara. Pemerintah terus mendorong berbagai program strategis nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, beasiswa, layanan Cek Kesehatan Gratis, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga persatuan, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

“Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini mengajak kita semua untuk menjaga tunas bangsa sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia. Di lingkungan Kemenkum, semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui kerja yang profesional, pelayanan publik yang semakin baik, serta komitmen menjaga kedaulatan negara, termasuk di ruang digital,” ujar Johan.

Kakanwil menambahkan, aparatur Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Semangat Boedi Oetomo harus terus hidup dalam setiap langkah pengabdian kita. Mari jadikan peringatan ini sebagai dorongan untuk bekerja lebih disiplin, memperkuat solidaritas, meningkatkan literasi digital, dan memberikan pelayanan hukum yang semakin mudah diakses oleh masyarakat,” lanjutnya.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Babel berharap semangat kebangkitan terus tumbuh dalam diri seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya bersama menjaga generasi penerus bangsa demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, dan berdaya saing.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Supervisi Posbankum di 6 Kelurahan Talang Ubi

    Kemenkum Sumsel Supervisi Posbankum di 6 Kelurahan Talang Ubi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar pembinaan dan supervisi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di enam kelurahan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, H. Asnedi bersama tim penyuluh kali ini menyasar para lurah, pengurus Posbankum, dan paralegal. Pembinaan dilakukan di Kelurahan […]

  • Kemenhaj Integrasikan Siskohat dengan Dukcapil, Antrean Haji Kini Berbasis Data Akurat

    Kemenhaj Integrasikan Siskohat dengan Dukcapil, Antrean Haji Kini Berbasis Data Akurat

    • 0Komentar

    Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) langsung ke basis data kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah bersama Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Melalui integrasi […]

  • Menag Tidak Larang Warga Sembelih Hewan Kurban

    Menag Tidak Larang Warga Sembelih Hewan Kurban

    • 0Komentar

    Beredar di media sosial, potongan video yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban serta minta untuk menggantinya dengan uang. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa informasi itu  tidak benar. Potongan video dengan framing yang mengarah pada disinformasi itu diambil dari pernyataan Menag pada Puncak Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan kegiatan harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Kali ini, harmonisasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OK bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel (9/6). Kegiatan harmonisasi dihadiri oleh Pelaksana Harian Sekretaris […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Bersama Bapperida Pangkalpinang Dorong Nanas Tua Tunu Menuju IG

    Kanwil Kemenkum Babel Bersama Bapperida Pangkalpinang Dorong Nanas Tua Tunu Menuju IG

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pengembangan dan pelindungan kekayaan intelektual berbasis potensi unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang untuk menggali potensi Indikasi Geografis Nanas Tua Tunu, sekaligus memperkuat peran Sentra Kekayaan Intelektual Kota Pangkalpinang. Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Kepala […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik untuk Wujudkan Regulasi Daerah Berkualitas

    Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik untuk Wujudkan Regulasi Daerah Berkualitas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Naskah Akademik, serta Analisis Kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang responsif, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju […]

expand_less