Breaking News
light_mode

Gandeng Disperindagkop, Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Pendirian Perseroan Perorangan di Ogan Ilir

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
  • print Cetak

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan, Senin (25/5). Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir (Kab. OI).

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, disambut hangat oleh Kepala Bidang Industri Dinas Perindagkop UKM Kab. OI, Rini Agustina beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Gunawan menyampaikan bahwa agenda ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Rencana Aksi, serta Target Kinerja Bidang Pelayanan AHU. Fokus utamanya adalah mendorong pendirian Perseroan Perorangan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Ogan Ilir.

“Melalui sinergi dengan Dinas Perindagkop UKM, kami ingin memastikan para pelaku UMKM di Ogan Ilir dapat mengembangkan legalitas usahanya menjadi badan hukum resmi. Dengan status badan hukum, UMK akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan akses permodalan yang lebih luas,” ujar Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan menjelaskan mudahnya proses pendirian Perseroan Perorangan saat ini. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan dokumen sederhana berupa KTP, NPWP, alamat email, dan nomor handphone yang aktif. “Proses pendaftarannya pun sangat cepat, hanya memerlukan waktu lebih kurang 20 menit saja,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Industri Dinas Perindagkop UKM Kabupaten OI, Rini Agustina, menyatakan kesiapan penuh instansinya untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel demi menaikkan kelas UMKM setempat. Sebagai bentuk konkret dukungan, Rini mengungkapkan bahwa Dinas Perindagkop UKM OI berencana menggelar kegiatan strategis yang melibatkan sekitar 100 pelaku UMKM di wilayah Ogan Ilir.

“Kami siap bersinergi. Pada kegiatan mendatang, kami akan mengundang Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta tim untuk hadir sebagai narasumber, sekaligus membuka booth layanan langsung terkait Layanan AHU dan pendaftaran Perseroan Perorangan di lokasi,” ungkap Rini.

Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini menandai komitmen kuat antara Kanwil Kementerian Hukum Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menghadirkan kemudahan berusaha yang inklusif dan berkepastian hukum bagi masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan HUB UMK PLN Dorong Pendaftaran Merek Pelaku UMK

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan HUB UMK PLN Dorong Pendaftaran Merek Pelaku UMK

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung dalam rangka melanjutkan sinergi pengembangan usaha mikro dan kecil, khususnya terkait fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku UMK binaan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah dan dihadiri oleh jajaran Bidang Kekayaan Intelektual serta perwakilan HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung, […]

  • Menanamkan Nilai Kejujuran Melalui Puasa

    Menanamkan Nilai Kejujuran Melalui Puasa

    • 0Komentar

    Oleh: Dr. KH. Masrur Makmur La Tanro (Ketua MUI Provinsi Bali/Presidium IAPIM/ Ketua ISMI Bali) Bulan Ramadhan bukan sekadar momentum menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan madrasah spiritual yang membentuk integritas pribadi seorang muslim. Salah satu nilai utama yang ditanamkan melalui ibadah puasa adalah kejujuran—sebuah karakter yang menjadi fondasi dalam kehidupan sosial, profesional, dan […]

  • Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    Kemenkum Sumsel Harmonisasikan Raperbup Kabupaten OKI untuk Perkuat Kualitas Regulasi Daerah

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan kegiatan harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Kali ini, harmonisasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OK bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumsel (9/6). Kegiatan harmonisasi dihadiri oleh Pelaksana Harian Sekretaris […]

  • Menag: Presiden Prabowo Mendukung Program PKUMI

    Menag: Presiden Prabowo Mendukung Program PKUMI

    • 0Komentar

    Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi dan persiapan perpanjangan Nota Kesepahaman (NK) antara LPDP, PKUMI, dan Universitas PTIQ Jakarta. Dalam sambutannya, Menag menyampaikan pentingnya percepatan kaderisasi ulama yang berwawasan global. “Saya […]

  • Lima Rancangan Regulasi Muba Diharmonisasi, Kemenkum Sumsel Dorong Produk Hukum Daerah Berkualitas

    Lima Rancangan Regulasi Muba Diharmonisasi, Kemenkum Sumsel Dorong Produk Hukum Daerah Berkualitas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat harmonisasi terhadap lima rancangan peraturan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (12/8). Kelima rancangan tersebut terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan tiga Rancangan Peraturan Bupati […]

  • Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    • 0Komentar

    Krisis lingkungan yang semakin kompleks dinilai tidak bisa lagi dipahami semata sebagai persoalan alam. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa akar persoalan tersebut juga menyentuh dimensi moral dan perilaku manusia. Pandangan itu disampaikannya saat mengikuti konferensi internasional yang digelar Kementerian Agama Arab Saudi, Kamis (2/4/2026). Forum yang mempertemukan delapan negara Islam ini semula direncanakan […]

expand_less