Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Community of Practice, Jadikan Pancasila Kompas Moral Pengembangan Kompetensi ASN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Community of Practice bertajuk “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; serta seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai keynote speech. Dalam paparannya, Gusti Ayu menyampaikan materi bertajuk “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika dalam Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”.

Ia menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman moral, etika, dan perilaku bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas. Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Gusti Ayu menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis. Pengembangan kompetensi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Setiap ASN di bidang hukum, lanjutnya, dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab. ASN juga harus mampu menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas, sehingga kompetensi yang dimiliki tidak hanya menghasilkan kinerja yang baik, tetapi juga mencerminkan etika profesi yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Gusti Ayu juga memperkenalkan konsep Kampus Pengayoman Pancasila sebagai bagian dari transformasi BPSDM Hukum. Konsep tersebut diarahkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Melalui Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Pendekatan pembelajaran berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas ASN.

Di akhir sesi, narasumber mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik. ASN di bidang hukum diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan kerja sehari-hari.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi, pembentukan karakter ASN, serta penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter ASN Kementerian Hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kokoh secara moral dan etika.

“Pancasila harus menjadi kompas moral bagi ASN dalam bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, tanggung jawab, dan nilai-nilai pengayoman,” ujar Johan.

Johan menambahkan, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya kerja organisasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.