Andi Yuliani Paris Tanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: RAPBN 2027 Harus Berpihak pada Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., memberikan tanggapan atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Pidato Presiden tersebut antara lain membahas arah kebijakan pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025.

Apresiasi Capaian dan Arah Kebijakan Fiskal

Andi Yuliani Paris mengapresiasi arah kebijakan fiskal pemerintah, terutama capaian pertumbuhan ekonomi dan upaya menekan angka kemiskinan.

«“Kami mengapresiasi arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden, di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berhasil mencapai 5,11 persen, dan angka kemiskinan per Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau berkurang sekitar 430 ribu jiwa. Hal ini menjadi modal baik untuk melangkah ke tahun depan,” ujar Andi Yuliani.»

Ia juga menyambut baik komitmen pemerintah untuk menurunkan defisit APBN secara bertahap, dari 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 menuju kisaran 2,3–2,5 persen dalam RAPBN 2027.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan fiskal negara.

Ingatkan Pemerataan Pembangunan

Meski mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, politisi PAN yang akrab disapa Yuliani itu memberikan sejumlah catatan kritis yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBN.

Salah satunya mengenai kesenjangan tingkat kemiskinan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

«“Kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,67 persen, jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang 6,34 persen. RAPBN 2027 harus memastikan anggaran menyasar langsung masyarakat di pelosok, bukan hanya habis di birokrasi seremonial,” tegasnya.»

Karena itu, ia berharap kebijakan anggaran pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada besarnya pagu, tetapi juga memperhatikan efektivitas serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Soroti Kualitas Infrastruktur di Sulawesi Selatan

Andi Yuliani Paris juga menyoroti pembangunan infrastruktur melalui program Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan.

Terkait proyek yang telah diresmikan dengan nilai sekitar Rp258 miliar, termasuk ruas Soro–Labata di Kabupaten Wajo, ia meminta adanya audit kepatuhan sebelum pemerintah meningkatkan pagu anggaran menjadi sekitar Rp350 miliar.

«“Jangan uang negara keluar tapi kualitas jalan cepat rusak,” tegasnya.»

Menurut Yuliani, pengawasan terhadap kualitas pembangunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi anggaran agar masyarakat memperoleh infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang.

MBG Harus Gerakkan Ekonomi Petani dan Nelayan Sulsel

Perhatian lainnya diarahkan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.

Andi Yuliani menekankan agar besarnya anggaran program tersebut memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat daerah, terutama petani, nelayan dan peternak.

Ia menagih komitmen agar minimal 70 persen kebutuhan bahan baku program MBG dapat dibeli langsung dari produsen lokal.

Komoditas tersebut antara lain beras dari Bone dan Wajo, ikan dari Sinjai dan Pangkep, serta kebutuhan daging dari Maros dan Barru.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar program strategis nasional tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi sekaligus menciptakan pasar yang kuat bagi hasil produksi masyarakat Sulawesi Selatan.

Komisi XI DPR RI Siap Kawal APBN

Andi Yuliani menegaskan bahwa DPR RI, khususnya melalui fungsi pengawasan dan kewenangan Komisi XI, akan terus mengawal kebijakan fiskal agar APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

«“Sebagai wakil rakyat, kami di Komisi XI akan terus mengawal agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat nyata, berkeadilan, dan menjaga kedaulatan ekonomi kita.”»

Ia menegaskan DPR tetap membuka ruang kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah, tetapi fungsi pengawasan tidak boleh dikendurkan.

«“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah dengan semangat konstruktif, namun tetap tegas jika ada hal yang tidak sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.»

(RakyatSulsel.co)

Keterangan: Naskah disusun berdasarkan bahan resmi Komisi XI DPR RI dan pernyataan sikap Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.