Breaking News
light_mode

Dukung Satgas PASTI Lindungi Masyarakat, Kemenkum Sumsel Ikuti Pembahasan Dugaan Keuangan Ilegal Koperasi

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan melindungi hak-hak hukum masyarakat di daerah. Komitmen nyata tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Pertemuan Klarifikasi Lanjutan dan Pembahasan Koperasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (11/9).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran Satgas PASTI Daerah ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Perencana dan Humas Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel. Hadir langsung mewakili Kakanwil, Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bulan Mahardika Subekti, dengan didampingi oleh jajaran pegawai Bidang Pelayanan Hukum, Koordinator Tim Kerja Humas dan tim.

Pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari proses klarifikasi awal yang telah bergulir pada 20 Agustus 2026 lalu, menyusul indikasi kegiatan penghimpunan dana maupun transaksi yang dijalankan oleh Koperasi tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian dan sektor jasa keuangan. Dalam forum koordinasi tersebut, jajaran Kemenkum Sumsel menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh dari perspektif legalitas badan hukum, telaah yuridis terhadap status keabsahan korporasi, serta penyediaan data penunjang guna memperkuat langkah penegakan hukum Satgas PASTI.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kehadiran instansi hukum dalam Satgas PASTI sangat penting demi menjamin kepastian hukum serta membentengi masyarakat dari jeratan investasi maupun pinjaman ilegal yang berkedok koperasi.

“Kanwil Kemenkum Sumsel siap bersinergi dan mendukung penuh langkah-langkah tegas Satgas PASTI Sumsel dalam menertibkan setiap entitas bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk tindak lanjut atas Koperasi ini. Kami di jajaran Kemenkum Sumsel siap mengawal dari aspek keabsahan administrasi badan hukum dan kajian regulasinya. Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, kepastian berusaha, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik keuangan ilegal di Sumatera Selatan,” tegas Maju Amintas Siburian.

Melalui koordinasi intensif ini, Satgas PASTI bersama Kemenkum Sumsel dan pemangku kepentingan terkait akan terus merumuskan langkah taktis penertiban serta memperluas edukasi literasi hukum agar masyarakat makin waspada terhadap tawaran imbal hasil yang tidak masuk akal.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumsel
#MajuAmintasSiburian

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kakanwil Kemenkum Babel Hadiri Hari Kedua Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru di UGM, Fokus pada Harmonisasi Paradigma Hukum Pidana

    Kakanwil Kemenkum Babel Hadiri Hari Kedua Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru di UGM, Fokus pada Harmonisasi Paradigma Hukum Pidana

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri kegiatan hari kedua Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Gedung V Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan paradigma dan asas dalam […]

  • Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

    Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

    • 0Komentar

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional. “KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman […]

  • Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Sinergi Perkuat Peran PPNS

    Kemenkum Sumsel dan Ditjen AHU Sinergi Perkuat Peran PPNS

    • 0Komentar

    Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI, Romi Yudianto, melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam rangka penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (1/4). Dalam arahannya, Romi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan sinergi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas PPNS.“PPNS memiliki peran strategis dalam sistem penegakan […]

  • Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    • 0Komentar

    Krisis lingkungan yang semakin kompleks dinilai tidak bisa lagi dipahami semata sebagai persoalan alam. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa akar persoalan tersebut juga menyentuh dimensi moral dan perilaku manusia. Pandangan itu disampaikannya saat mengikuti konferensi internasional yang digelar Kementerian Agama Arab Saudi, Kamis (2/4/2026). Forum yang mempertemukan delapan negara Islam ini semula direncanakan […]

  • Kemenkum Sumsel Perkuat Kompetensi Perancang Dorong Peningkatan Kualitas Regulasi

    Kemenkum Sumsel Perkuat Kompetensi Perancang Dorong Peningkatan Kualitas Regulasi

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, didampingi Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Zainul Arifin, menghadiri secara virtual pembukaan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Batam, Kamis (3/9). Kehadiran Kakanwil menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan kapasitas aparatur, seiring dengan keikutsertaan dua orang pegawai Kemenkum Sumsel, yakni […]

  • Yasir Machmud Resmi Sandang Gelar Doktor pada Bidang Ilmu Politik di Unhas

    Yasir Machmud Resmi Sandang Gelar Doktor pada Bidang Ilmu Politik di Unhas

    • 0Komentar

    Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, resmi menyandang gelar doktor setelah menjalani sidang promosi di Universitas Hasanuddin (Unhas) di Unhas Hotel & Convention Makassar, Kamis (2/4/2026). Namun, capaian akademik tersebut tak hanya menjadi penanda keberhasilan pribadi, melainkan juga memantik perhatian pada dua hal penting: gagasan perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sinyal […]

expand_less