Harmonisasi 11 Raperwali, Kanwil Kemenkum Sumsel dan Pemkot Lubuk Linggau Sinergi Pembentukan Regulasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 11 Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Lubuk Linggau, Rabu (22/07). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki kesesuaian substansi, kewenangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebelas Raperwali yang diharmonisasi meliputi Sistem Remunerasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau; Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan; Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau; Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Pola Tata Kelola UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2026; serta Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2026–2031.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi. Selanjutnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuk Linggau, Heri Zulianta, menyampaikan penjelasan terkait rancangan peraturan wali kota yang diajukan untuk dilakukan harmonisasi.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel telah melakukan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, serta teknik penyusunan Raperwali. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa materi muatan rancangan telah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait teknik penulisan yang perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas masukan dan tanggapan Tim Perancang, pihak Pemerintah Kota Lubuk Linggau selaku pemrakarsa menyetujui untuk melakukan perbaikan terhadap draft Raperwali sesuai dengan catatan yang telah disampaikan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan regulasi yang dibentuk pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi. Harmonisasi menjadi ruang bersama untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang tepat, serta teknik penyusunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Maju Amintas.