Breaking News
light_mode

Perkuat Profesionalisme Aparatur, Kemenkum Sumsel Lantik PPNS dan Pejabat Non Manajerial

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Non Manajerial. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kamis (25/6).

Sebanyak 7 (tujuh) orang PPNS dan 4 (empat) orang Pejabat Non Manajerial resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk kepercayaan dan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap saudara-saudara yang dilantik mampu menjaga integritas, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maju.

Khusus kepada para PPNS yang baru dilantik, Maju menekankan pentingnya menjalankan tugas penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Sementara itu, pejabat non manajerial diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan kinerja guna mendukung tercapainya target organisasi secara optimal.

Lebih lanjut, Maju mengajak seluruh pegawai untuk terus memperkuat sinergi, menjaga etos kerja, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh kolaborasi dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap para PPNS dan Pejabat Non Manajerial yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta menunjukkan kinerja yang profesional, berintegritas, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum di Sumatera Selatan.

Kegiatan pelantikan berlangsung penuh khidmat, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meta Perkenalkan Teknologi Pengenalan Wajah di Eropa, Inggris, dan Korea Selatan

    Meta Perkenalkan Teknologi Pengenalan Wajah di Eropa, Inggris, dan Korea Selatan

    • 0Komentar

    Meta perusahaan induk dari Facebook dan Instagram, telah memperluas penerapan teknologi pengenalan wajah (Face Recognition) di Eropa, Inggris, dan Korea Selatan. Tujuan ini bertujuan untuk menanggulangi akun-akun yang meniru identitas tokoh publik di platform mereka. Teknologi pengenalan wajah ini digunakan untuk membandingkan foto profil akun mencurigakan dengan foto profil resmi tokoh publik di Facebook dan […]

  • Hari Kedua Festival ERPEKA, Kanwil Kemenkum Babel Hadirkan Layanan Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

    Hari Kedua Festival ERPEKA, Kanwil Kemenkum Babel Hadirkan Layanan Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan layanan hukum kepada masyarakat pada hari kedua Festival ERPEKA yang berlangsung di Taman Wilhelmina, Pangkal Pinang, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival ERPEKA yang diinisiasi oleh UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Rumah Promosi dan Kemasan (RPK), sekaligus menjadi […]

  • Kemenkum Sumsel Partisipasi dalam Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik

    Kemenkum Sumsel Partisipasi dalam Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkontribusi dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran anggota PPID dari bidang Kehumasan dan Teknologi Informasi (TI) Kanwil Kemenkum Sumsel. Pembahasan yang melibatkan unit kerja […]

  • Gentingisasi dan Perubahan Tren Atap di Indonesia

    Menimbang Untung Rugi Atap Genting dalam Wacana Gentingisasi

    • 0Komentar

    Penggunaan genting menjadi perbincangan seiring pemerintah mendorong program gentingisasi sebagai bagian dari upaya penataan lingkungan dan pembenahan wajah kota, khususnya untuk mendukung sektor pariwisata. Namun, di tengah wacana tersebut, realitas di lapangan menunjukkan tren berbeda. Material atap berbasis tanah liat yang dahulu mendominasi rumah-rumah di Indonesia kini semakin jarang digunakan, tergeser oleh atap metal, seng, […]

  • Kalau Fikih dan Syariah Tabrakan, Ambil Syariahnya Buang Fikihnya.

    Kalau Fikih dan Syariah Tabrakan, Ambil Syariahnya Buang Fikihnya.

    • 0Komentar

    Oleh: Abd Rauf Muhammad Amin (Dekan Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Guru Besar Usul Fikih UIN Alauddin, Doktor Usul Fikih Universitas Al azhar Kairo-Mesir) Hisab dan Rukyat adalah metode hukum. Seragam puasa dan lebaran dalam satu daerah atau negara adalah tujuan hukum. Keseragaman berpuasa dan berlebaran bukan wilayah ijtihad tapi dia adalaha […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Seminar Nasional Tekankan Urgensi RUU Pembentukan Undang-Undang untuk Perkuat Sistem Legislasi Nasional

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Seminar Nasional Tekankan Urgensi RUU Pembentukan Undang-Undang untuk Perkuat Sistem Legislasi Nasional

    • 0Komentar

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Urgensi RUU tentang Pembentukan Undang-Undang yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur legislatif, akademisi, hingga pemerintah guna membahas pentingnya pembaruan kerangka hukum dalam sistem legislasi nasional. Seminar dibuka dengan keynote speech dari Kepala Badan […]

expand_less