Kanwil Kemenkum Sumsel

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berkontribusi dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran anggota PPID dari bidang Kehumasan dan Teknologi Informasi (TI) Kanwil Kemenkum Sumsel. Pembahasan yang melibatkan unit kerja […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah secara teleconference di Ruang PP, Rabu (30/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, Operator GLP, serta […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan koordinasi dengan Unit Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait pelaksanaan dan penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah (29/9). Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sumsel, Benni Risky bersama tim diterima oleh Tim Direktorat Perdata […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Literasi Hukum dan Teknis Pengolahan JDIH yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual, Selasa (29/09). Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, bersama jajaran Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti kegiatan di Ruang […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9). Mengangkat tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”, kegiatan ini menjadi forum untuk […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (28/9). Mengangkat tema “Reformulasi Kebijakan Indikasi Geografis: Menuju Optimalisasi Perlindungan dan […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset negara yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi inovasi REBANA (Revitalisasi Barang Milik Negara), melalui Alih fungsi Gedung Eks Balai Harta Peninggalan menjadi Creative Intellectual Property Gallery yang disosialisasikan di Kota Lubuklinggau. Inovasi REBANA ini merupakan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) menggelar Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Tahun Anggaran 2026 di Kantor Regional VII BKN Palembang, Minggu (27/9). Pelaksanaan ujian ini dipantau langsung oleh jajaran pimpinan daerah dan pusat. Hadir meninjau jalannya seleksi antara lain Kepala Kantor Wilayah Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi PPPH […]

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Banyuasin, (25/09). Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, selaku penanggung jawab Tim Kerja Harmonisasi mengatakan, Dua Raperbup yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut meliputi Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Tata […]

Kementerian Hukum Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel melalui penyelenggaraan Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode ke-18. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid di Selasar Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, serta tersambung secara daring melalui konferensi video, Jumat (25/9). Forum rutin ini dipimpin langsung oleh […]