Breaking News
light_mode

Songket Palembang Menuju Perlindungan IG, Kemenkum Sumsel Fasilitasi Pendaftaran

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
  • print Cetak

Dalam upaya melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) memfasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Songket Palembang bertempat Ruang Divisi Pelayanan Hukum, Kamis (30/4).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan Bappedalitbang Kota Palembang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap produk khas daerah yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi.

Kepala Bidang Pelayanan KI Yenni, bersama jajaran memberikan pendampingan secara intensif dalam proses pengajuan tersebut.
Pihak Bappedalitbang Kota Palembang menyampaikan bahwa penyusunan dokumen persyaratan telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk MPIG Songket Palembang.
“Proses ini juga telah melalui pendampingan berkelanjutan dari Kantor Wilayah selama lebih dari satu tahun guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai ketentuan. Setelah melalui tahapan pemeriksaan administrasi dan substansi, proses pendaftaran Indikasi Geografis Songket Palembang berhasil dilaksanakan”, kata Yenni.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha menambahkan, langkah perlindungan ini menjadi bagian strategis dalam menjaga keaslian, kualitas, serta reputasi produk yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan.
“Pendaftaran IG idiharapkan mampu memperkuat posisi Songket Palembang tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai komoditas unggulan yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, perlindungan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para perajin”, ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, juga berharap Songket Palembang dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin dengan meningkatnya nilai tambah songket. Hal ini juga menjadi komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kreatif melalui optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelatihan Sertifikasi Mediator Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Kegiatan di Jakarta

    Pelatihan Sertifikasi Mediator Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Kegiatan di Jakarta

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti pelatihan sertifikasi Mediator Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta pada tanggal 5 hingga 8 April 2026, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mediator dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Pelatihan yang dilaksanakan dalam […]

  • Konferensi ASEAN Soroti Pendidikan Agama Sejak Dini, Kurikulum Cinta Dinilai Relevan Bangun Perdamaian

    Konferensi ASEAN Soroti Pendidikan Agama Sejak Dini, Kurikulum Cinta Dinilai Relevan Bangun Perdamaian

    • 0Komentar

    Penguatan pemahaman agama yang benar, moderat dan berorientasi pada perdamaian menjadi salah satu perhatian dalam konferensi keagamaan tingkat ASEAN yang berlangsung di Kamboja, 4–6 Oktober 2026. Forum bertema “Khairun Ummah” tersebut mempertemukan delegasi dan tokoh keagamaan dari sejumlah negara ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis kehidupan umat Islam, termasuk moderasi, toleransi, perdamaian dan penguatan kerja […]

  • Dian Ekowati, Guru Besar Bidang Ilmu Studi Keorganisasian Universitas Airlangga, dan Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga

    Ilusi Koordinasi dan Fragmentasi Pengetahuan dalam Reformasi Birokrasi

    • 0Komentar

    Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang nyata dalam tata kelola formal. Akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga meningkat; perencanaan semakin tertata; penganggaran lebih sistematis; dan pelaporan kinerja kian rapi. Secara administratif, organisasi publik terlihat semakin matang dan terkelola. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan besar: mengapa capaian pembangunan lintas sektor justru semakin bergerak […]

  • Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Studi Strategis Luar Negeri P4N LXIX Lemhannas RI di Kuala Lumpur

    Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Studi Strategis Luar Negeri P4N LXIX Lemhannas RI di Kuala Lumpur

    • 0Komentar

    Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, mengikuti kegiatan Studi Strategis Luar Negeri peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional LXIX Lemhannas RI Tahun 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan yang dilaksanakan pada 8 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut diawali dengan kunjungan dan diskusi di Kedutaan Besar Republik Indonesia […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Terima Plakat dan Mockup Sertifikat Merek dari HUB UMK PLN Babel

    Kanwil Kemenkum Babel Terima Plakat dan Mockup Sertifikat Merek dari HUB UMK PLN Babel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan koordinasi dari HUB UMK PLN Perwakilan Bangka Belitung dalam rangka penyerahan plakat dan mockup sertifikat merek bagi UMKM binaan, Kamis (25/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut sinergi dalam fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Evaluasi Tim Kerja BPHN, Perkuat Pengawasan OBH dan Pengembangan Posbankum

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Evaluasi Tim Kerja BPHN, Perkuat Pengawasan OBH dan Pengembangan Posbankum

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung melaksanakan Rapat Evaluasi Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Senin (30/03/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta mendorong optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan […]

expand_less