Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Studi Strategis Luar Negeri P4N LXIX Lemhannas RI di Kuala Lumpur

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, mengikuti kegiatan Studi Strategis Luar Negeri peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional LXIX Lemhannas RI Tahun 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 8 sampai dengan 10 Juni 2026 tersebut diawali dengan kunjungan dan diskusi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Senin (08/06/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Nasional, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, para tenaga pengajar dan tenaga pengkaji, para atase, serta peserta P4N LXIX Lemhannas RI Tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, turut melaksanakan diskusi bersama Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur. Diskusi tersebut membahas penyelenggaraan layanan hukum bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya terkait layanan kewarganegaraan yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Dari hasil diskusi dengan Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Dina Juliani, diperoleh sejumlah informasi penting mengenai tantangan layanan kewarganegaraan bagi WNI di Malaysia. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi berkaitan dengan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan penentuan status kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, koordinasi antara KBRI Kuala Lumpur dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum juga menjadi salah satu aspek penting dalam penyelesaian layanan kewarganegaraan. Koordinasi tersebut dilakukan secara intensif, terutama dalam proses verifikasi data dan penyelesaian permohonan kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri.

Dalam diskusi juga mengemuka sejumlah tantangan, antara lain terkait validitas dokumen, perbedaan sistem administrasi antarnegara, serta keterbatasan data pendukung yang diperlukan dalam proses verifikasi. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antarinstansi agar pelayanan kewarganegaraan dapat diberikan secara lebih cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan penguatan digitalisasi layanan, integrasi data kependudukan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung efektivitas pelayanan kewarganegaraan, khususnya bagi WNI yang berada di luar negeri.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Babel dalam Studi Strategis Luar Negeri P4N LXIX Lemhannas RI menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan dan wawasan strategis dalam pelaksanaan tugas pelayanan hukum.

“Melalui kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Babel dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai pelayanan hukum bagi WNI di luar negeri. Masukan dan pembelajaran yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung pelayanan hukum yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum,” ujar Kakanwil.

Johan juga menegaskan bahwa isu layanan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, digitalisasi layanan, dan integrasi data menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Melalui kegiatan Studi Strategis Luar Negeri ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan dapat terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu hukum lintas negara, serta mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat.