Breaking News
light_mode

Perkuat Literasi dan Kepercayaan Publik, LPS Gelar Round Table Bersama Media Fajar Group

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • print Cetak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah III Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sumapa) menggelar kegiatan Media Visit dan Round Table Discussion bersama pimpinan media di bawah naungan Fajar Group. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Harian Fajar, Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sumapa, Fuad Zaen, Kepala Divisi Kehumasan LPS Rhein Valleno Oktoriansyah, serta Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sumapa Prayitno Amigoro.

Rombongan LPS disambut pimpinan media Fajar Group, di antaranya Direktur Harian Fajar Faizal Palapa, Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar M Rewo, Direktur Utama Rakyat Sulsel Imran Umar, Direktur Fajar TV Yusuf AR, Komisaris Berita Kota Makassar Fahruddin Palapa, Direktur Ujungjari.com Arsyad Hakim, Pimpinan Redaksi RAKYATSULSEL Muhammad Alif, Direktur Utama Ujung Pandang Ekspres Buyung Maksum, serta Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Fajar.co.id Harifuddin.

Direktur Harian Fajar, Faisal Palapa, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan jajaran pimpinan serta jaringan media di bawah naungan Fajar Group yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi dan Indonesia Timur.

Ia juga menyampaikan bahwa di era disrupsi digital saat ini, media dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memperkuat platform digital guna menjangkau audiens yang lebih luas.

Faisal mengapresiasi kunjungan LPS dan menilai kegiatan tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga negara dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sumapa, Fuad Zaen, menegaskan bahwa kegiatan round table discussion ini bertujuan memperkuat pemahaman publik mengenai fungsi, kewenangan, serta peran strategis LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Ia menjelaskan bahwa LPS bukan hanya berperan ketika terjadi kegagalan bank, tetapi memiliki mandat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

“Kepercayaan merupakan currency atau mata uang utama dalam industri perbankan. Oleh karena itu, LPS hadir untuk memastikan masyarakat merasa aman menyimpan dananya di bank,” ujar Fuad.

Fuad menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, LPS memiliki dua fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Ia menambahkan, LPS menjamin simpanan nasabah pada bank yang dicabut izin usahanya sepanjang memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 3T, yaitu simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang khawatir kehilangan simpanannya ketika sebuah bank mengalami masalah, selama memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Divisi Kehumasan LPS, Rhein Valleno Oktoriansyah, menekankan bahwa kegiatan diskusi bersama media merupakan bagian dari strategi LPS untuk memperluas literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah daerah dan pelosok.

Menurutnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan masih beragam, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Karena itu, LPS memandang media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar dan mudah dipahami masyarakat terkait fungsi penjaminan simpanan serta peran LPS dalam resolusi bank.

“Sinergi dengan media menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan,” tandasnya. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • 83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

    • 0Komentar

    Pemerintah telah membentuk 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan Indonesia hingga September 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan melalui Posbankum, perkara yang semula berpotensi berlanjut ke proses peradilan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat masyarakat. “Saya laporkan kepada Bapak Presiden adalah terbentuknya Posbankum, kurang lebih sekitar 83.960 Posbankum di […]

  • Dekatkan Generasi Muda dengan Jiwa Bahari, Dankodaeral VI Buka Persami KKRI dan Saka Bahari 2026

    Dekatkan Generasi Muda dengan Jiwa Bahari, Dankodaeral VI Buka Persami KKRI dan Saka Bahari 2026

    • 0Komentar

    Suasana hangat dan penuh semangat nasionalisme menyelimuti Dermaga Layang Mako Kodaeral VI pada Jumat (19/06/2026) sore. Komandan Kodaeral VI, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M., secara resmi membuka Perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) dan Saka Bahari Tahun 2026. Pemilihan Dermaga Layang Mako Kodaeral VI sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Dialog Terbuka Dengan Menteri Hukum, Serap Aspirasi Pegawai

    Kemenkum Sumsel Ikuti Dialog Terbuka Dengan Menteri Hukum, Serap Aspirasi Pegawai

    • 0Komentar

    Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Pertemuan Terbuka (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (3/7). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia sebagai wadah komunikasi terbuka antara pimpinan dan seluruh pegawai. Secara nasional, kegiatan tersebut diikuti oleh […]

  • Gandeng Disperindagkop, Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Pendirian Perseroan Perorangan di Ogan Ilir

    Gandeng Disperindagkop, Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Pendirian Perseroan Perorangan di Ogan Ilir

    • 0Komentar

    Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan, Senin (25/5). Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir (Kab. […]

  • H. Mulyadi Ikut Bahas Issu Kebimas Islaman, Dirjen ; Libatkan GenZ

    H. Mulyadi Ikut Bahas Issu Kebimas Islaman, Dirjen ; Libatkan GenZ

    • 0Komentar

    Para Kapala Bidang dibawah koordinasi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI baik Penais Zakat Wakaf maupun Urais berkumpul di Surabaya Provinsi Jawa Timur selama dua hari (Tanggal 28 – 29 Agustus 2026) guna membahas Issu Issu Aktual Kebimas Islaman. Para Direktur dibawah Naungan Bimas Islam tampil sebagai Narasumber yang dipandu oleh Sekretaris Ditjen Hj. Lubenah. Prof. […]

  • Kakanwil Kemenkum Babel Koordinasikan Persiapan Benchmarking Administrasi Kekayaan Intelektual ke Denmark

    Kakanwil Kemenkum Babel Koordinasikan Persiapan Benchmarking Administrasi Kekayaan Intelektual ke Denmark

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, melakukan koordinasi dengan jajaran Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait persiapan pelaksanaan Benchmarking Visit on Intellectual Property Administration in Denmark, Selasa (1/9/2026). Koordinasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico […]

expand_less