Kemenkum Sumsel Ikuti Dialog Terbuka Dengan Menteri Hukum, Serap Aspirasi Pegawai
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
- print Cetak
Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Forum Pertemuan Terbuka (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (3/7). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia sebagai wadah komunikasi terbuka antara pimpinan dan seluruh pegawai.
Secara nasional, kegiatan tersebut diikuti oleh 6.193 pegawai dari total 7.900 pegawai Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan 144 diantaranya dari Kanwil Kemenkum Sumsel. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan komitmen insan Kementerian Hukum dalam membangun budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan kolaboratif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka ruang dialog bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi.
“Town Hall Meeting menjadi ruang komunikasi terbuka antara pimpinan dan seluruh pegawai. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan usulan yang disampaikan. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian pegawai, di antaranya harapan terhadap percepatan realisasi tunjangan kinerja 100 persen, peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi melalui program beasiswa, serta kepastian pengembangan karier bagi jabatan fungsional dan ASN PPPK. Berbagai aspirasi tersebut mencerminkan tingginya kepedulian pegawai terhadap peningkatan kesejahteraan, profesionalisme, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum.
Selain itu, pegawai dari berbagai kantor wilayah juga menyampaikan masukan mengenai penguatan pelaksanaan program prioritas Kementerian Hukum di daerah. Di antaranya usulan peningkatan dukungan anggaran untuk pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan agar keberadaan Posbankum semakin optimal dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian menegaskan jajaran pegawai Sumatera Selatan siap menindaklanjuti berbagai arahan Menteri Hukum serta terus memperkuat kinerja, pelayanan publik, dan pembangunan budaya kerja yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Penulis: Maryam Chalisa
