Perkuat JDIHN di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kemenkum Sumsel Terima Koordinasi Universitas Sriwijaya
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Senin, 27 Jul 2026
- print Cetak
LKantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menerima koordinasi dari Universitas Sriwijaya (UNSRI) terkait pengelolaan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Ruang JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (27/07).
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi Universitas Sriwijaya, Muhamad Erwin, diterima oleh Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut membahas rencana integrasi Universitas Sriwijaya sebagai anggota JDIHN. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), Universitas Sriwijaya berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui integrasi dengan JDIHN sebagai upaya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola produk hukum di lingkungan perguruan tinggi.
Tim Kerja JDIH Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan bahwa proses integrasi keanggotaan JDIHN merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kanwil Kemenkum Sumsel akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPHN terkait permohonan tersebut. Sembari menunggu proses integrasi, Universitas Sriwijaya juga didorong untuk mulai menyampaikan laporan pengelolaan JDIH secara berkala guna mendukung tertib administrasi keanggotaan JDIH di wilayah.
Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa perluasan keanggotaan JDIHN merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses informasi hukum yang mudah, terbuka, dan terintegrasi.
“Sinergi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem JDIHN. Semakin banyak anggota yang terintegrasi, semakin luas pula akses masyarakat terhadap informasi dan dokumentasi hukum yang berkualitas,” ujar Maju.
- Penulis: Maryam Chalisa
