Kick Off Forum Komunikasi Kebijakan 2026: Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kebijakan Publik Berkualitas

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Nur’Ainun, bersama jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (17/6/2026). Kegiatan dilaksanakan secara luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI, Jakarta Selatan, dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Acara diawali dengan pembukaan, pemutaran video Forum Komunikasi Kebijakan, serta laporan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan sarana strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyelaraskan agenda pembangunan nasional, serta mengintegrasikan hasil kajian dan analisis kebijakan ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Indonesia sebagai bentuk penguatan kolaborasi akademik dalam mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026.

Selanjutnya, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, serta peningkatan kualitas kebijakan publik yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dalam arahannya, menekankan pentingnya penguatan tata kelola kebijakan publik melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas analisis kebijakan, serta pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan Brainstorming Session yang menghadirkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., dengan moderator Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, M.Si. Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu kebijakan prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk peluang penguatan sinergi lintas sektor serta mekanisme kolaborasi dalam penyusunan kebijakan publik.

Forum juga memaparkan rencana tindak lanjut pelaksanaan FKK Tahun 2026 yang meliputi penyelenggaraan Policy Talks, analisis kebijakan sektoral dan nasional, penyusunan rekomendasi kebijakan dan Policy Brief Nasional, pelaksanaan Policy Expose, serta optimalisasi pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai platform kolaborasi pengetahuan dan repositori kebijakan.

Melalui kegiatan ini, seluruh peserta menyepakati pentingnya penguatan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor serta berkomitmen mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan Tahun 2026 guna mewujudkan kebijakan publik yang lebih implementatif, adaptif, dan berdampak dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.