Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Sumsel Perkuat Sinergi dengan Pemkab OKI dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jum’at (11/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKI tersebut merupakan bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Perancang yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut terdiri dari Alfiyan Mardiansyah, Kgs. M. Lukman Sigit, Dewi Sindy Anggraeni, dan Musa Hasiando Siregar. Tim melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKI yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum, Uswatun Hasanah.

Dalam koordinasi tersebut, Tim Perancang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah di Kabupaten OKI. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi serta gambaran mengenai proses pembentukan produk hukum daerah yang sedang dan/atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKI.

Hasil pemantauan dan evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan kajian bagi Tim Perancang dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Dengan demikian, hasil kegiatan diharapkan dapat mendukung proses penyusunan regulasi daerah yang lebih berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan rancangan produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa proses pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunannya. Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya menjadi bahan penting bagi kami dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten OKI,” ujar Maju Amintas.

Ia menambahkan, sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pembentukan produk hukum daerah mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung peny dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah.

“Koordinasi yang intensif dengan Bagian Hukum pemerintah daerah menjadi bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten OKI berjalan dengan baik. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja dalam pembentukan produk hukum daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Penandatanganan kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Tahun Anggaran 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Penandatanganan kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Tahun Anggaran 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Penandatanganan Addendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Senin (18/05/2026), bertempat diBalai Pengayoman. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas adanya penyesuaian pagu anggaran bantuan hukum serta perubahan mekanisme pencairan anggaran dari non-kontraktual menjadi kontraktual sesuai kebijakan terbaru dari KPPN […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Regulasi Kabupaten Banyuasin yang Berkualitas

    Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Regulasi Kabupaten Banyuasin yang Berkualitas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Banyuasin, Selasa (28/07). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan tersebut merupakan bagian dari proses penyelarasan regulasi daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga Raperbup yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut meliputi Raperbup Banyuasin tentang Standar […]

  • Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia.

    Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

    • 0Komentar

    BAYANGKAN Anda dipaksa kembali mendengarkan radio di era layanan streaming. Lagu dipilihkan, selera diseragamkan, dan Anda cukup duduk manis sebagai pendengar. Lebih tertib, memang—tetapi juga lebih sunyi. Di situlah Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki. Demokrasi bekerja dengan logika yang serupa. Ia memang melelahkan, penuh kebisingan, dan menuntut keterlibatan. […]

  • Pererat Sinergi, Polda Sulsel dan UIM Teken MoU Jadikan Kampus Mitra Strategis 

    Pererat Sinergi, Polda Sulsel dan UIM Teken MoU Jadikan Kampus Mitra Strategis 

    • 0Komentar

    Polda Sulawesi Selatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Islam Makassar (UIM). Hal ini ditandai dengan Penandatanganan MOU antara Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., dan Rektor UIM, Prof. Dr. KH. Muammar Bakri, Lc., M.Ag., di Mapolda Sulsel, Kamis (26/2/2026) Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sulsel menekankan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan […]

  • Mabes Polri Lantik 27 PJU dan Kapolda Baru, Dadang Hartanto Belum Dilantik karena Umrah

    Mabes Polri Lantik 27 PJU dan Kapolda Baru, Dadang Hartanto Belum Dilantik karena Umrah

    • 0Komentar

    Mabes Polri menggelar pelantikan pejabat utama (PJU) dan Kapolda baru pilihan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Sabtu (3/10). Pelantikan ini sesuai mutasi yang diteken Suyudi sehari sebelumnya, Jumat (2/10). Sebanyak 27 jabatan dilantik, terdiri dari pejabat utama di tingkat Mabes Polri dan sejumlah Kapolda. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut […]

  • Napi Korupsi Keluyuran ke Cafe, Petugas Rutan Kendari Disanksi

    Napi Korupsi Keluyuran ke Cafe, Petugas Rutan Kendari Disanksi

    • 0Komentar

    Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kendari berinisial YS dijatuhi sanksi disiplin setelah narapidana kasus korupsi, Supriadi, kedapatan bebas mendatangi coffee shop usai mengikuti sidang peninjauan kembali (PK). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulardi, mengatakan YS juga telah ditarik ke Kanwil sebagai bentuk penindakan awal atas pelanggaran tersebut. “Petugas diberikan hukuman disiplin. Kami tarik […]

expand_less