Breaking News
light_mode

Kanwil Kemenkum Babel Terima Audiensi DLH Kota Pangkalpinang : Bahas Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Persetujuan Lingkungan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan audiensi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang pada Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan Muhamad Iqbal, Sekretaris Tim Kerja Siti Latifah, serta CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dari Kanwil Kemenkum Bangka Belitung. Sementara itu, dari pihak DLH Kota Pangkalpinang hadir Kepala Bidang Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Teddy Firmansyah beserta jajaran.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Persetujuan Lingkungan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa keterlibatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 ayat (1).

Selain itu, ditekankan pentingnya penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan awal dalam pembentukan Ranperda. Naskah Akademik berfungsi sebagai dasar kajian yang komprehensif agar materi muatan Ranperda dapat disusun secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjawab kebutuhan hukum di daerah.

Dalam diskusi juga dibahas adanya perubahan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam aspek teknis penyelenggaraan persetujuan lingkungan, khususnya terkait mekanisme dan kewenangan. Perbedaan praktik penerbitan persetujuan lingkungan yang terjadi saat ini dinilai perlu mendapatkan kejelasan pengaturan dalam Ranperda yang akan disusun.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar instansi, khususnya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas.

“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan Naskah Akademik maupun Rancangan Peraturan Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menghasilkan produk hukum daerah yang implementatif dan memberikan kepastian hukum.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin dan Pengaduan Masyarakat

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin dan Pengaduan Masyarakat

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum secara daring, Selasa (13/10/2026), dari Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti kegiatan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini […]

  • Kanwil Kemenkum Babel dan BP3MI Perkuat Sinergi Pelindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia

    Kanwil Kemenkum Babel dan BP3MI Perkuat Sinergi Pelindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Pangkalpinang dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan terkait pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Lakukan Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Substantif

    Kanwil Kemenkum Sumsel Lakukan Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Substantif

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Substantif di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (30/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Koordinator Kepegawaian sekaligus Ketua Pelaksana, Tommi dalam laporannya menjelaskan bahwa […]

  • Kakanwil Kemenkum Sumsel Berikan Penghargaan kepada Tiga Pegawai Teladan

    Kakanwil Kemenkum Sumsel Berikan Penghargaan kepada Tiga Pegawai Teladan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan apel pagi di lingkungan kantor, Selasa (8/9). Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian. Dalam amanatnya, Kakanwil Maju Amintas mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan disiplin, tanggung jawab, integritas, serta kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Menurutnya, setiap pegawai […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) berpartisipasi dalam kegiatan Pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum RI yang dilaksanakan secara daring, pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari […]

  • Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    Menag Nasaruddin Umar Gagas Ekoteologi di Forum Global untuk Hadapi Krisis Lingkungan

    • 0Komentar

    Krisis lingkungan yang semakin kompleks dinilai tidak bisa lagi dipahami semata sebagai persoalan alam. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa akar persoalan tersebut juga menyentuh dimensi moral dan perilaku manusia. Pandangan itu disampaikannya saat mengikuti konferensi internasional yang digelar Kementerian Agama Arab Saudi, Kamis (2/4/2026). Forum yang mempertemukan delapan negara Islam ini semula direncanakan […]

expand_less