Breaking News
light_mode

BPJS Ketenagakerjaan Parepare Jalin Kerja Sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare untuk Perlindungan Petugas Sensus Ekonomi 2026

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
  • print Cetak

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026.

Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan perlindungan kepada petugas lapangan yang memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kerja sama tersebut, para petugas sensus akan mendapatkan perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan tugasnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare dengan BPS Kabupaten Barru, BPS Kabupaten Pinrang, dan BPS Kota Parepare. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan para petugas sensus dapat bekerja dengan aman dan terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas di lapangan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare, Sahid Wahid, menyampaikan bahwa petugas sensus merupakan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi dan berhadapan langsung dengan berbagai risiko saat melaksanakan pendataan di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting.

“Petugas Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, mereka menghadapi berbagai risiko kerja di lapangan. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan seluruh petugas mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya,” ujar Sahid Wahid.

Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada petugas sensus mencakup perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan perlindungan tersebut, petugas akan mendapatkan manfaat berupa perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis apabila mengalami kecelakaan kerja serta santunan kepada ahli waris apabila terjadi risiko meninggal dunia.

Sementara itu, pihak BPS menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan bagi petugas sensus dinilai sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap keselamatan serta kesejahteraan petugas yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui sinergi ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare berharap seluruh petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare dapat menjalankan tugasnya dengan aman, nyaman, dan produktif, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang berkualitas bagi pembangunan daerah maupun nasional. (*)

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berbasis Data, Ketua Umum APPMBGI: Swasembada Beras 2025 RI Bukan Hasil Keajaiban

    Berbasis Data, Ketua Umum APPMBGI: Swasembada Beras 2025 RI Bukan Hasil Keajaiban

    • 0Komentar

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menegaskan swasembada beras Indonesia tahun lalu adalah capaian nyata yang didukung data resmi. Capaian tersebut bukan sekadar narasi politik atau “kejutan tiba-tiba”. Temukan lebih banyak Pernyataan ini langsung menjawab berbagai keraguan yang beredar di media sosial tentang keberlanjutan swasembada pangan nasional. Ketua Umum […]

  • Peserta Kanwil Kemenkum Sumsel Tuntaskan PKN Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026

    Peserta Kanwil Kemenkum Sumsel Tuntaskan PKN Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026

    • 0Komentar

    Peningkatan kompetensi kepemimpinan strategis bagi aparatur sipil negara memegang peranan krusial dalam mempercepat transformasi tata kelola kelembagaan dan integrasi layanan publik di sektor hukum. Menegaskan komitmen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mengikuti secara virtual kegiatan Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026 melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (15/10). […]

  • Dari Surabaya, Nasaruddin Umar Perkuat Narasi Persatuan dan Kepemimpinan Umat

    Dari Surabaya, Nasaruddin Umar Perkuat Narasi Persatuan dan Kepemimpinan Umat

    • 0Komentar

    LMenteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan representasi terbaik wajah Islam Indonesia yang moderat, nasionalis, dan penuh semangat persaudaraan. Karena itu, provinsi ini layak menjadi laboratorium kerukunan untuk dunia dalam rangkaian kegiatan Bridging to International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Masjid Al-Akbar Surabaya, Minggu (2/8). Kegiatan […]

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan SKD Seleksi Sekdin POLTEKPIN 2026

    Kanwil Kemenkum Sumsel Matangkan Persiapan SKD Seleksi Sekdin POLTEKPIN 2026

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Rapat Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Akademik 2026. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat PP Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (21/9/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan SKD yang akan berlangsung secara serentak pada 23–30 September […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Community of Practice, Jadikan Pancasila Kompas Moral Pengembangan Kompetensi ASN

    Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Community of Practice, Jadikan Pancasila Kompas Moral Pengembangan Kompetensi ASN

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Community of Practice bertajuk “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”, Selasa (30/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, […]

  • Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Pelaporan Layanan Posbankum di OKI

    Kemenkum Sumsel Dorong Optimalisasi Pelaporan Layanan Posbankum di OKI

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menghadiri Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang digelar di Kantor Camat Teluk Gelam (30/7). Kegiatan dihadiri Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKI Hj. Uswatun Hasanah, Camat Teluk Gelam Trisnopilhaq, Koordinator Penyuluh Hukum […]

expand_less