Breaking News
light_mode

APPMBGI Gandeng Perum Bulog Perkuat Rantai Pasok Program MBG

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
  • print Cetak

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui kolaborasi dengan Perum Bulog.

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan rantai pasok pangan guna memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa aspek rantai pasok menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi program MBG secara nasional.

“Program MBG tidak hanya berbicara tentang penyajian makanan, tetapi juga kesiapan sistem pasok pangan dari hulu hingga hilir yang harus terjamin,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan Bulog sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan distribusi pangan nasional, APPMBGI optimistis mampu memperkuat fondasi ekosistem MBG secara lebih terintegrasi.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan bahan pangan pokok, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun fluktuasi harga di lapangan.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem kemitraan yang sehat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola dapur, sehingga program MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

APPMBGI menilai bahwa penguatan rantai pasok merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sistem distribusi pangan yang efisien dan berkelanjutan.

Ke depan, model kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penguatan ekosistem pangan nasional, sekaligus mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Dengan langkah tersebut, APPMBGI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berperan di sisi operasional dapur, tetapi juga turut memastikan kesiapan sistem pangan nasional yang menjadi tulang punggung program MBG.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Sumsel Jaring Calon OBH Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Sumsel

    Kanwil Kemenkum Sumsel Jaring Calon OBH Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Sumsel

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Periode 2028–2030 secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan bantuan hukum yang merata bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung di Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel. Kepala Kantor Wilayah […]

  • Bro Rivai, Sosok yang Tak Pernah Luntur Berjuang untuk Sulawesi Selatan

    Bro Rivai, Sosok yang Tak Pernah Luntur Berjuang untuk Sulawesi Selatan

    • 0Komentar

    Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah, selalu ada figur-figur yang bekerja dalam senyap namun memberi dampak besar bagi bangsa. Salah satunya adalah sosok yang akrab disapa Bro Rivai. Bagi mereka yang cukup intens mengikuti perkembangan wilayah Sulawesi Selatan, tentu tidak asing dengan nama ini. Nama lengkapnya Abdul Rivai Ras. Beliau adalah […]

  • Melindungi Pekerja Migran: Antara Perisai Regulasi dan Realitas Eksploitasi

    Melindungi Pekerja Migran: Antara Perisai Regulasi dan Realitas Eksploitasi

    • 0Komentar

    Oleh: Kombes Pol. Dr. Arman Muis, S.H., S.I.K., M.M., M.H., (Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam perubahan paradigma negara terhadap pekerja migran. Jika sebelumnya pekerja migran lebih sering diposisikan sebagai objek ekonomi dalam sistem penempatan […]

  • Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    Kemenkum Sumsel Perkuat Pengawasan Notaris Melalui Diskusi Evaluasi Kebijakan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan Notaris. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ’Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Sumsel dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara daring oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (3/9/2026). […]

  • PKKMB S2 Magister Sains Psikologi UNM, Bangun Budaya Akademik dan Cetak Calon Ilmuwan Psikologi

    PKKMB S2 Magister Sains Psikologi UNM, Bangun Budaya Akademik dan Cetak Calon Ilmuwan Psikologi

    • 0Komentar

    Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sekaligus penyambutan dan orientasi akademik bagi mahasiswa baru Program Studi Magister Sains Psikologi. Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik, sistem pembelajaran, budaya ilmiah, serta berbagai peluang pengembangan diri selama menempuh pendidikan pada […]

  • Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

    Menkum Supratman Pertegas Komitmen Mendorong Tata Kelola Royalti Untuk Musik dan Jurnalistik di Forum Dialog 194 Negara

    • 0Komentar

    Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam General Assembly World Intellectual Property (WIPO) di Jenewa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kembali memaparkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong inisiatif untuk memperbaiki tata kelola royalti di dunia internasional. Proposal Indonesia […]

expand_less