Perkuat Perencanaan Anggaran TA 2027, Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Supervisi
- account_circle Maryam Chalisa
- calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
- print Cetak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum bertempat di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum (10/3).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Lisca Presylia beserta tim, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Bulan Mahardika Subekti beserta jajaran.
Supervisi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh usulan kebutuhan belanja modal dan belanja sewa disusun secara tepat, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan strategis Kementerian Hukum.
Dalam kegiatan tersebut, tim Biro Perencanaan dan Organisasi juga melakukan penelaahan terhadap kelengkapan usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang berlaku.
Selain itu, pembahasan turut difokuskan pada usulan belanja sewa kendaraan dinas yang akan digunakan oleh Kanwil Kemenkum Sumsel, dengan menekankan pentingnya penyusunan justifikasi yang jelas serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas, menyampaikan bahwa kegiatan supervisi ini merupakan bagian penting dalam memastikan penyusunan perencanaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Melalui kegiatan supervisi ini diharapkan usulan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang disusun oleh Kanwil Kemenkum Sumsel dapat lebih komprehensif, realistis, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Maju Amintas.
Melalui kegiatan ini diharapkan proses penyusunan usulan anggaran dapat semakin akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat terakomodasi secara tepat serta sejalan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. (*)
- Penulis: Maryam Chalisa
