Kanwil Kemenkum Babel Dorong Percepatan Indikasi Geografis Kopiah Resam dan Gali Potensi Produk Unggulan Bangka Barat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) daerah melalui koordinasi percepatan Indikasi Geografis (IG) Kopiah Resam serta inventarisasi potensi produk unggulan daerah yang berpeluang mendapatkan pelindungan IG. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Bangka Barat, Selasa (08/09/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto bersama jajaran Tim KI Kanwil Kemenkum Babel. Turut hadir perwakilan Bapperida Kabupaten Bangka Barat yang diwakili Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bustanil Arifin beserta jajaran.

Koordinasi ini membahas perkembangan penyusunan dokumen Indikasi Geografis Kopiah Resam sekaligus melakukan inventarisasi terhadap potensi produk unggulan daerah lainnya yang dapat dikembangkan sebagai produk IG, khususnya komoditas pertanian yang memiliki karakteristik khas.

Dalam pembahasan terkait potensi Indikasi Geografis kakao, Bapperida Kabupaten Bangka Barat menyampaikan bahwa komoditas yang saat ini lebih menonjol dan berpotensi untuk dikaji lebih lanjut adalah kopi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa identifikasi karakteristik, kualitas, serta ciri khas kopi Bangka Barat sebagai bahan kajian potensi pendaftaran Indikasi Geografis.

Sementara itu, terkait perkembangan IG Kopiah Resam, Bapperida Kabupaten Bangka Barat menyampaikan bahwa dokumen deskripsi telah memasuki tahap finalisasi dan direncanakan segera dilakukan proses pendaftaran. Bapperida juga meminta dukungan Kanwil Kemenkum Babel untuk memberikan pendampingan dan koreksi teknis terhadap dokumen deskripsi sebelum diajukan.

Kanwil Kemenkum Babel menyatakan kesiapan untuk terus memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam setiap tahapan proses pendaftaran Indikasi Geografis Kopiah Resam, termasuk memastikan dokumen yang disusun telah memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa percepatan pelindungan Indikasi Geografis merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas produk daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

“Produk unggulan daerah memiliki karakteristik dan nilai budaya yang perlu mendapatkan pelindungan hukum. Melalui Indikasi Geografis, kita memberikan pengakuan terhadap kekhasan suatu produk sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menghasilkannya,” ujar Johan.

Johan menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menggali potensi Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami siap memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi agar potensi-potensi daerah dapat teridentifikasi dengan baik dan memperoleh pelindungan Kekayaan Intelektual yang sesuai. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan KI sebagai aset pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan setiap potensi produk daerah dapat dikembangkan dan dilindungi secara optimal.

“Pendampingan Kekayaan Intelektual tidak berhenti pada proses pendaftaran, tetapi juga bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan dokumen dan pemenuhan persyaratan Indikasi Geografis,” jelas Kaswo.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel bersama Bapperida Kabupaten Bangka Barat berkomitmen membangun sinergi berkelanjutan dalam pengembangan dan pelindungan Kekayaan Intelektual daerah, sehingga produk unggulan Bangka Barat memiliki kepastian hukum, nilai tambah ekonomi, serta daya daya saing yang lebih kuat.