Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja melalui Sosialisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan OKU Selatan

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (12/10).

Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Wedana Boutique Hotel tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten OKU Selatan, Carles Minarki, Asisten III Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Jon Rafles, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala BPJS OKU Raya, Kepala Bagian Hukum, serta 75 peserta dari berbagai unsur terkait. Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Alfiyan Mardiansyah dan Kgs. M. Lukman Sigit.

Kepala Bagian Persidangan, Ryan, mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten OKU Selatan menyampaikan latar belakang dan urgensi pelaksanaan sosialisasi sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten OKU Selatan, Carles Minarki, menyampaikan bahwa Ranperda tersebut memiliki arti penting dan strategis dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan pekerja, baik di sektor formal maupun informal, yang memiliki risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa rancangan peraturan tersebut perlu dibahas secara cermat agar dapat diterapkan secara efektif serta mengharapkan partisipasi masyarakat melalui saran dan masukan yang konstruktif.

Sementara itu, sambutan Bupati Kabupaten OKU Selatan yang diwakili oleh Asisten III, Jon Rafles, menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyampaikan saran serta masukan yang objektif dan membangun demi penyempurnaan Ranperda.

Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel menyampaikan materi terkait Ranperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penyampaian materi tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman mengenai substansi rancangan peraturan serta mendorong penyusunan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian menyampaikan bahwa sosialisasi Ranperda merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat disempurnakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi hal penting agar regulasi yang dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan bagi tenaga kerja,” ujar Maju Amintas.

Masukan peserta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel terus berkomitmen mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Edukasi KI di Institut Citra Internasional, Soroti Paten dan Royalti Musik

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Edukasi KI di Institut Citra Internasional, Soroti Paten dan Royalti Musik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual dengan tema “Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Paten dan Royalti Musik” yang digelar di Institut Citra Internasional, Selasa (14/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan […]

  • Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis

    Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis

    • 0Komentar

    Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 tersebut mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual dan kewarganegaraan. Menteri Hukum (Menkum), Supratman […]

  • Perkuat Sinergi Daerah, Kanwil Kemenkum Babel Dukung Keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda

    Perkuat Sinergi Daerah, Kanwil Kemenkum Babel Dukung Keterlibatan Kementerian Hukum dalam Forkopimda

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendorong semakin kuatnya keterlibatan Kementerian Hukum dalam membangun koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran perspektif hukum dinilai dapat memberikan nilai tambah dalam proses perumusan kebijakan serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang semakin tertib dan berkepastian hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, […]

  • Kakanwil Kemenkum Babel Lantik Empat Pejabat Fungsional Ahli Madya, Dorong Profesionalisme dan Kinerja Berkualitas

    Kakanwil Kemenkum Babel Lantik Empat Pejabat Fungsional Ahli Madya, Dorong Profesionalisme dan Kinerja Berkualitas

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Senin (28/9/2026), bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta para […]

  • Capaian Kinerja Triwulan I Pembentukan Regulasi dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Raih Nilai Sangat Baik

    Capaian Kinerja Triwulan I Pembentukan Regulasi dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Raih Nilai Sangat Baik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah menyampaikan pelaporan kinerja Triwulan I pembentukan regulasi dan pembinaan hukum di wilayah Tahun 2026, Minggu (03/05/2026). Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung tidak hanya […]

  • Dukung Satgas PASTI Lindungi Masyarakat, Kemenkum Sumsel Ikuti Pembahasan Dugaan Keuangan Ilegal Koperasi

    Dukung Satgas PASTI Lindungi Masyarakat, Kemenkum Sumsel Ikuti Pembahasan Dugaan Keuangan Ilegal Koperasi

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan melindungi hak-hak hukum masyarakat di daerah. Komitmen nyata tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Pertemuan Klarifikasi Lanjutan dan Pembahasan Koperasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi […]

expand_less