Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Kenalkan Layanan AHU melalui Pameran dan Publikasi di HUT Pengayoman ke-81

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan turut memeriahkan Hari Pengayoman ke-81 melalui Pameran dan Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang digelar bersamaan dengan kegiatan Fun Walk di Lapangan Kambang Iwak, Palembang, Minggu (9/8). Kegiatan ini menjadi sarana untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai berbagai layanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan edukasi secara langsung mengenai layanan Perseroan Perorangan dan Apostille. Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, serta Analis Hukum Ahli Muda, Riyan Citra Utami.

Gunawan menjelaskan mengenai Perseroan Perorangan sebagai salah satu pilihan bentuk badan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai kemudahan dalam pendirian dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Perseroan Perorangan hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh legalitas usaha. Dengan adanya legalitas, pelaku usaha memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya,” ujar Gunawan.

Sementara itu, Riyan Citra Utami menyampaikan informasi mengenai layanan Apostille, yaitu layanan pengesahan dokumen publik untuk digunakan di negara lain yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Apostille. Edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses dan manfaat Apostille, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen untuk keperluan di luar negeri.

Pameran dan publikasi layanan AHU ini mendapat perhatian dari masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan HUT Pengayoman ke-81. Selain memperoleh informasi, masyarakat juga dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk mendapatkan penjelasan mengenai layanan hukum yang dibutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Sumsel terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, informatif, dan mudah diakses. Momentum Hari Pengayoman ke-81 menjadi pengingat bahwa pelayanan hukum tidak hanya hadir melalui kantor, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan 2026 untuk Perkuat Pengawasan Notaris Berbasis Evidence Based Policy

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar Diskusi Strategi Kebijakan 2026 untuk Perkuat Pengawasan Notaris Berbasis Evidence Based Policy

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2026 dengan tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris”, Kamis (03/09/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel dan melalui Zoom […]

  • Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar kecewa dengan keputusan wasit saat duel lawan Persebaya Surabaya

    Persib Pimpin Klasemen, Umuh Muchtar Ingin Maung Bandung Juara Sebelum Lawan Persija

    • 0Komentar

    Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara Liga Super 2025/2026. Posisi Maung Bandung di puncak klasemen membuat peluang mereka untuk mengunci titel musim ini semakin terbuka lebar. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 54 poin. Jumlah tersebut unggul tiga angka dari rival terdekatnya, Persija Jakarta. Menariknya, Persib masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit […]

  • Eks Bupati Bengkulu Utara Tersangka Korupsi Tambang Batu Bara

    Eks Bupati Bengkulu Utara Tersangka Korupsi Tambang Batu Bara

    • 0Komentar

    Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan mantan Bupati Bengkulu Utara berinisial IR sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di sektor pertambangan batu bara yang melibatkan PT Ratu Samban Mining (RSM). Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bengkulu, Denny Agustian mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik […]

  • Kanwil Kemenkum Babel dan BNI Fasilitasi 25 Pencatatan Hak Cipta Gratis, Dorong Pelindungan Karya Kreatif

    Kanwil Kemenkum Babel dan BNI Fasilitasi 25 Pencatatan Hak Cipta Gratis, Dorong Pelindungan Karya Kreatif

    • 0Komentar

    PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan fasilitasi pencatatan Hak Cipta secara gratis kepada pelaku seni dan budayawan di Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (18/8/2026). Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkum Babel tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 sekaligus bentuk dukungan nyata […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bangka Selatan

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bangka Selatan

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (28/9/2026). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala […]

  • Pengelolaan Royalti Lintas Negara Perlu Diperkuat, Indonesia Dorong Sistem yang Saling Terhubung

    Pengelolaan Royalti Lintas Negara Perlu Diperkuat, Indonesia Dorong Sistem yang Saling Terhubung

    • 0Komentar

    Indonesia mendorong penguatan tata kelola royalti hak cipta lintas negara agar lebih transparan, akuntabel, dan didukung sistem yang saling terhubung. Upaya ini diperlukan untuk memastikan pencipta memperoleh imbalan yang layak ketika karya mereka digunakan dan menghasilkan nilai ekonomi di berbagai negara. Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Indonesia mengharapkan dukungan dan kepemimpinan […]

expand_less