Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik untuk Wujudkan Regulasi Daerah Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Naskah Akademik, serta Analisis Kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang responsif, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam sambutannya menegaskan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun secara terencana, berbasis kebutuhan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurutnya, analisis kebutuhan Raperda merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan naskah akademik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan daerah karena memberikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat terhadap materi muatan yang akan diatur.

Kakanwil juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Sumsel terus mendorong peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan daerah agar produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Maju Amintas Siburian menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, pemerintah daerah, dan DPRD dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan menghasilkan regulasi daerah yang semakin baik, harmonis, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Kegiatan ini menghadirkan Dedi Harapan, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Dedi menjelaskan bahwa Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagai pedoman dalam pembentukan regulasi daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan Prolegda harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif, mencakup landasan hukum, kebutuhan masyarakat, serta potensi manfaat yang akan dihasilkan dari pembentukan suatu peraturan daerah. Pendekatan tersebut diperlukan agar setiap Raperda yang disusun memiliki urgensi yang jelas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Dedi menekankan pentingnya naskah akademik sebagai hasil penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan substansi pengaturan sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan berharap dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam menyusun Prolegda, naskah akademik, serta melakukan analisis kebutuhan Raperda. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.