Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Perkuat Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten OKI

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sejumlah rancangan regulasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel (13/5).

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’Ainun, bersama Tim Kerja Harmonisasi melakukan pembahasan terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan regulasi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan rancangan regulasi meliputi perubahan peraturan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah serta rancangan peraturan bupati mengenai tata cara pemberian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

“harmonisasi dilakukan untuk memastikan regulasi daerah yang dibentuk dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya”, kata Ainun.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyambut baik masukan dan saran yang diberikan selama proses harmonisasi, serta akan melakukan penyempurnaan terhadap draft rancangan sesuai hasil pembahasan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengaskan bahwa proses harmonisasi penting dalam menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif.
“Harmonisasi memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Maju.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkum Sumsel Berikan Penghargaan Kepada Anggota JDIH Terbaik

    Kemenkum Sumsel Berikan Penghargaan Kepada Anggota JDIH Terbaik

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (19/5). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, pada Sosialisasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti DSK Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum

    Kemenkum Sumsel Ikuti DSK Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (29/9). Mengangkat tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”, kegiatan ini menjadi forum untuk […]

  • Operasi Pangan Terbesar Dimulai, APPMBGI Fasilitasi 3,9 Juta Ton Beras dan 2 Juta Ton Minyakita untuk MBG

    Operasi Pangan Terbesar Dimulai, APPMBGI Fasilitasi 3,9 Juta Ton Beras dan 2 Juta Ton Minyakita untuk MBG

    • 0Komentar

    Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) semakin memperkuat peran strategisnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui kolaborasi dengan Perum Bulog, APPMBGI siap memfasilitasi distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam skala masif guna menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82,9 juta penerima […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan HUB UMK PLN Dorong Pendaftaran Merek Pelaku UMK

    Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Sinergi dengan HUB UMK PLN Dorong Pendaftaran Merek Pelaku UMK

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung dalam rangka melanjutkan sinergi pengembangan usaha mikro dan kecil, khususnya terkait fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku UMK binaan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah dan dihadiri oleh jajaran Bidang Kekayaan Intelektual serta perwakilan HUB UMK PLN UIW Bangka Belitung, […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk Pemetaan Merek Kolektif Koperasi Desa Merah Putih secara Daring

    Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Audiensi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk Pemetaan Merek Kolektif Koperasi Desa Merah Putih secara Daring

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan rapat audiensi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka pemenuhan rencana aksi pemetaan potensi merek kolektif yang berasal dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunitas, khususnya pada sektor koperasi di tingkat […]

  • Kakanwil Kemenkum Babel Hadiri Pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kementerian Hukum

    Kakanwil Kemenkum Babel Hadiri Pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kementerian Hukum

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Kementerian Hukum yang berlangsung di Graha Pengayoman, Senin (5/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penataan dan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dalam rangka memperkuat efektivitas organisasi serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan […]

expand_less