Breaking News
light_mode

Kemenkum Sumsel Perbarui Kerja Sama Bantuan Hukum dengan 2 Organisasi Bantuan Hukum

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
  • print Cetak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan penandatanganan kontrak adendum bersama dua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sumatera Selatan, Selasa (12/5). Perjanjian kerjasama hasil penyesuaian penajaman Angaran Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Sejahtera Palembang Sriwijaya Wanida, dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Palembang Ivan Widodo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, bersama jajaran Divisi Peraturan Perundang-Undangan menyampaikan arahannya pada perwakilan OBH penerima anggaran bantuan hukum Tahun 2026. Kakanwil menegaskan bahwa keberadaan dua Organisasi Bantuan Hukum ini memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, memperoleh akses terhadap keadilan secara setara. Menurutnya, peran dua OBH ini harus optimal dalam memberikan bantuan hukum sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat.

“saat ini ada 14 OBH mitra Kanwil Sumsel bukan hanya mitra pemerintah, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas bantuan hukum secara gratis, baik melalui pendampingan litigasi maupun non litigasi, terlebih penajaman anggaran menyebabkan banyak efisiensi pada anggaran bantuan hukum, ujar Maju.

Terakhir, Kakanwil menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan bantuan hukum agar layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penandatanganan kontrak adendum ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan bantuan hukum Tahun Anggaran 2026, baik untuk kegiatan litigasi maupun non litigasi, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap sinergi bersama Organisasi Bantuan Hukum dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Lima Ranperkada Kabupaten Belitung

    Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Lima Ranperkada Kabupaten Belitung

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi Rapat Harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Belitung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah […]

  • DEMOKRASI DI PERSIMPANGAN: Antara Bayang-Bayang Kekuasaan dan Harapan Rakyat

    DEMOKRASI DI PERSIMPANGAN: Antara Bayang-Bayang Kekuasaan dan Harapan Rakyat

    • 0Komentar

    (Bagian I: Ketika Hukum Mulai Kehilangan Wibawa) Oleh: Munawir Kamaluddin Ada masa ketika hukum berdiri setegak mercusuar, memberi arah di tengah gelap, menenangkan yang lemah, sekaligus mengingatkan yang kuat agar tidak melampaui batas. Ia bukan sekadar aturan, tetapi harapan, bukan hanya teks, melainkan rasa keadilan yang hidup dalam kesadaran bersama. Namun hari ini, tanpa banyak […]

  • Kemenkum Sumsel Ikuti Peresmian Posbankum, Perluasan Akses Keadilan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Kemenkum Sumsel Ikuti Peresmian Posbankum, Perluasan Akses Keadilan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    • 0Komentar

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel), Maju Amintas Siburian, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur’ainun, menghadiri secara virtual Peresmian Pos Bantuan Hukum Kampung/Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Paralegal di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (18/05). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat ini diikuti oleh seluruh Kanwil […]

  • Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis

    Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis

    • 0Komentar

    Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 tersebut mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual dan kewarganegaraan. Menteri Hukum (Menkum), Supratman […]

  • DJKI dan Rospatent Teken MoU, Karya Inovator Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Rusia

    DJKI dan Rospatent Teken MoU, Karya Inovator Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Rusia

    • 0Komentar

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan otoritas kekayaan intelektual Federasi Rusia, Rospatent. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi inovator dan pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar Rusia. Direktur Jenderal KI, […]

  • Rapat Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI, Kemenkum Sumsel Sampaikan Capaian dan Tantangan Pelaksanaan Tugas

    Rapat Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI, Kemenkum Sumsel Sampaikan Capaian dan Tantangan Pelaksanaan Tugas

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti Rapat dengan Mitra Kerja Komisi XIII DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di The Excelton Hotel Palembang (9/10). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, sekaligus sarana menyampaikan capaian, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam […]

expand_less