Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Lima Ranperkada Kabupaten Belitung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi Rapat Harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Belitung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung. Turut hadir jajaran JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel bersama Pemerintah Kabupaten Belitung, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Salman Alfarisi, serta perangkat daerah terkait.

Lima Ranperkada yang dibahas meliputi perubahan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan; perubahan ketentuan penyelenggaraan cadangan pangan; tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat; serta tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Dalam proses harmonisasi, Kanwil Kemenkum Babel bersama Pemkab Belitung melakukan telaah terhadap aspek substantif maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat pasal demi pasal dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kualitas yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Kami terus mendorong sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan memiliki kepastian hukum. Harmonisasi bukan hanya memastikan kesesuaian norma, tetapi juga memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Johan.

Sementara itu, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa pembahasan lima Ranperkada tersebut dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum dan karakteristik masing-masing materi muatan.

“Kami melakukan pembahasan secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan. Setiap ketentuan perlu dipastikan memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kebutuhan Kabupaten Belitung,” jelas Rahmat.

Dalam pembahasan, masing-masing Ranperkada juga dikaji berdasarkan regulasi sektoral yang menjadi dasar pembentukannya. Di antaranya ketentuan mengenai ketahanan pangan dan gizi, manajemen talenta ASN, nomenklatur perangkat daerah bidang kesehatan, pendanaan pendidikan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Kanwil Kemenkum Babel dalam proses harmonisasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah diharapkan dapat terus diperkuat untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memiliki integritas.

Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen menjalankan peran strategis dalam pembentukan regulasi daerah yang berkualitas. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.