Breaking News
light_mode

Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim Resmi Jabat Sekjen AKPSI

  • account_circle Maryam Chalisa
  • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
  • print Cetak

Sebuah langkah strategis kembali ditorehkan oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim. Ia resmi dikukuhkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia periode 2025–2030, menandai peran penting daerah dalam percaturan industri sawit nasional yang semakin modern dan berkelanjutan.

Pengukuhan yang berlangsung di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Senin (20/4/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono. Momen ini menjadi simbol kepercayaan nasional terhadap kepemimpinan daerah dalam mengelola potensi strategis Indonesia.

Dispora MKSRDalam keterangannya, Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan peluang besar untuk membawa transformasi di sektor perkebunan sawit.Naskah Akademik Luwu Raya Rampung, Patahudding dan Ome Serahkan ke Kemendagri dan DPR RI15/04/2026“Ini bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan masa depan baru bagi daerah penghasil sawit. AKPSI harus menjadi motor penggerak inovasi, produktivitas, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang lebih progresif, AKPSI diharapkan mampu menjadi pusat kolaborasi antar daerah, menjawab tantangan industri sawit global, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah yang berdampak langsung pada masyarakat.Lebih jauh, Andi Rahim melihat potensi sawit bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai kekuatan ekonomi masa depan yang mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Langkah Cerdas Bupati Luwu Utara, Kementrian PKP bakal Tambah Kuota Bedah Rumah dan Kawasan Pemukiman7/04/2026“Kabupaten penghasil sawit harus naik kelas. Kita tidak lagi bicara sekadar produksi, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem sawit yang modern, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Penunjukan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Luwu Utara. Di tengah dinamika tantangan global, kehadiran figur daerah di level strategis nasional membuka harapan baru, bahwa dari daerah Kabupaten Luwu Utara, lahir gagasan besar untuk Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, AKPSI di bawah kepengurusan baru diharapkan menjadi akselerator perubahan, membawa sektor sawit menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

  • Penulis: Maryam Chalisa

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanwil Kemenkum Babel Koordinasikan Perubahan Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Pangkalpinang

    Kanwil Kemenkum Babel Koordinasikan Perubahan Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Pangkalpinang

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pembahasan perubahan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Senin (21/9/2026). Koordinasi tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebagai tindak lanjut pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Pangkalpinang terkait perubahan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 […]

  • Petakan Kebutuhan Riil Pegawai, Kemenkum Sumsel Validasi Beban Kerja Jabatan Fungsional

    Petakan Kebutuhan Riil Pegawai, Kemenkum Sumsel Validasi Beban Kerja Jabatan Fungsional

    • 0Komentar

    Upaya mewujudkan tata kelola kepegawaian yang berbasis merit sistem dan proporsional terus dimatangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan. Melalui koordinasi terpadu bersama Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, jajaran kantor wilayah menyelenggarakan kegiatan Verifikasi, Validasi, dan Wawancara Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Jabatan Fungsional […]

  • Kanwil Kemenkum Babel Gelar FGD Tahap III Bahas Arah Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda

    Kanwil Kemenkum Babel Gelar FGD Tahap III Bahas Arah Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda

    • 0Komentar

    Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, Kesimpulan, dan Arah Rekomendasi dengan Pemerintah Daerah Tahap III, Kamis (2/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026. FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta […]

  • Kreativitas Santri Meledak di FLS3N 2026, Shohwatul Is’ad Raih Banyak Juara

    Kreativitas Santri Meledak di FLS3N 2026, Shohwatul Is’ad Raih Banyak Juara

    • 0Komentar

    Prestasi di bidang seni dan sastra sering kali dipandang sebagai pelengkap dalam dunia pendidikan berbasis pesantren. Namun, anggapan tersebut dipatahkan oleh delegasi SMA IT Shohwatul Is’ad yang tampil gemilang dalam ajang FLS3N 2026 tingkat kabupaten. Kehadiran para santri dalam kompetisi ini bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai representasi generasi yang tumbuh seimbang yakni kuat dalam […]

  • Prof Firman Menne Sorot Krisis Rupiah Tekan Daya Beli dan Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional

    Prof Firman Menne Sorot Krisis Rupiah Tekan Daya Beli dan Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional

    • 0Komentar

    Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian serius di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu. Rupiah tercatat melemah hingga menyentuh level Rp17.704 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar angka di pasar keuangan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan harga pangan […]

  • Menag Tegaskan Layanan Publik Tetap Prioritas di Tengah Kebijakan WFH

    Menag Tegaskan Layanan Publik Tetap Prioritas di Tengah Kebijakan WFH

    • 0Komentar

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata […]

expand_less